Nusron Lapor ke Prabowo: 554.000 Hektare Sawah Beralih Jadi Perumahan dan Industri Periode 2019-2024
JAKARTA, investortrust.id - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan dan kawasan industri. Diungkapkan, sepanjang periode 2019-2024, terdapat 554.000 hektare sawah yang berubah menjadi perumahan dan kawasan industri.
"Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Yang tahun 2019 sampai tahun 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang. Berubah menjadi kawasan industri, maupun berubah menjadi perumahan, sekitar 554.000 hektare," kata Nusron seusai menghadap Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga
Menteri Nusron Beri Bocoran Pengembang Boleh Bangun Rumah di Persawahan, Tetapi…
Menurutnya, alih fungsi lahan sawah tersebut bertolak belakang dengan salah satu Asta Cita Prabowo, yakni swasembada pangan. Untuk itu, Nusron menyatakan telah melaporkan kepada Prabowo mengenai langkah-langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mengembalikan fungsi lahan sawah.
Nusron memaparkan, berdasarkan Perpres 12 Tahun 2025, lahan sawah masuk ke dalam lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B). Dalam aturan ini, besaran lahan sawah di suatu provinsi yang tidak boleh dialihfungsikan harus mencapai 87% dari total lahan baku sawah atau LBS. Namun, faktanya, kata Nusron dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, LP2B itu baru mencapai 67,8%.
"Maka ini kami mengatakan untuk kepentingan ketahanan pangan, kita sudah darurat RTRW. Karena perlu melakukan segera revisi RTRW," sambung dia.
Untuk mengatasi hal ini, Nusron menyatakan, Kementerian ATR/BPN akan melakukan revisi RTRW di setiap daerah. Luasan lahan sawah yang tersisa akan dicatatkan sebagai lahan sawah yang yak boleh dialihfungsikan lagi.
"Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87%. Supaya sawah kita tidak hilang," katanya.
Nusron menargetkan, revisi RTRW terkait lahan sawah ini akan rampung dalam 6 bulan. Dia menambahkan, pertemuan lintas sektoral juga akan dilakukan untuk membahas masalah ini lebih lanjut.
Baca Juga
Kementan Perluas Cetak Sawah di Papua, Ditargetkan hingga 10.000 Ha per Kabupaten
"Minggu depan ada pertemuan koordinasi dengan para pemda, para gubernur dan para bupati di Sentul, kami akan diminta untuk menyampaikan masalah itu dan kami akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri," katanya.