Menteri Ara Siapkan 197 Titik Lahan Huntap untuk Warga Terdampak Bencana Sumatra

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra. Hal ini disampaikan Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait, dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Maruarar Sirait menyatakan pemerintah telah menyiapkan 197 titik lahan untuk pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di ratusan titik, dengan jumlah titik rencana lokasi di Aceh sebanyak 153 lahan. Ratusan titik lahan itu terdiri dari 41 bidang lahan milik pemda, sembilan bidang lahan milik negara, 30 bidang milik BUMN dan BUMD, 56 bidang milik swasta, dan 17 bidang tanah lainnya dalam tahap identifikasi.

"Di Sumatra Utara ada 16 lokasi, di Sumatra Barat ada 28 lokasi. Luas lahan rencana lokasi ini sudah kami sampaikan, di Aceh ada 473 hektare, Sumatra Utara 58 hektare, Sumatra Barat 53 hektare. Khusus Provinsi Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan sebesar 473,09 hektare, total daya tampung rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit, di antaranya yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan," kata Maruarar.

Baca Juga

Prabowo Tinjau Hunian Danantara di Aceh Tamiang, Targetkan 15.000 Unit dalam 3 Bulan

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan tahapan penyediaan hunian tetap telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari penetapan lokasi clear and clean, penyiapan data by name by address (BNBA), penyusunan desain detail (DED), hingga proses lelang dan pembangunan.

“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujarnya.

Ia juga memaparkan berdasarkan data terakhir per Jumat, 9 Januari 2026 pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Rinciannya, Provinsi Aceh sebanyak 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat dan 13.969 hanyut. Sementara di Sumatra Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 hanyut. Kemudian, di Sumatra Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat dan 791 hanyut.

Menteri Ara juga menegaskan proses pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasinya aman dari potensi banjir, tsunami, atau longsor. Kedua, tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar.

Baca Juga

Menteri Ara dan Mendagri ke Aceh Tinjau Penanganan Darurat dan Pembangunan Hunian

Di sisi lain, Maruarar mengusulkan agar tahapan penganggaran dilakukan dengan prinsip percepatan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami usulkan agar Februari sudah bisa mulai pelaksanaan. Kami siap memulai dari Aceh Tamiang, yang sudah lebih dulu mengirimkan surat kesiapan,” kata Maruarar.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional untuk memastikan akurasi dan kecepatan proses penanganan.

“Kami menunggu data final dari BPS. Seperti disampaikan Pak Dasco, satu data ini menjadi kunci agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi dengan baik,” kata Maruarar.