Prabowo Buka Peluang Tambah Dana Otonomi Khusus Papua
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk menambah dana otonomi khusus (otsus) Papua untuk tahun anggaran 2026. Penambahan dana otsus itu akan dilakukan Prabowo dari efisiensi anggaran pada APBN 2026.
Hal itu terungkap dalam pengarahan Prabowo kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Baca Juga
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pencairan dana otsus di tahun ini.
"Dana otonomi khusus yang tahun ini belum dicairkan ya, Menteri Keuangan?" tanya Prabowo.
Menjawab pertanyaan Prabowo, Purbaya mengatakan, dana otsus sebesar Rp12,69 triliun sudah cair tahun ini. Sementara, pada 2026 dana otsus turun menjadi Rp10 triliun.
"Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak di anggaran tahun 2026 itu sebesar Rp 10 triliun," kata Purbaya.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengatakan, pemerintah akan menambah dana otsus Papua dari hasil efisiensi di sektor lain pada APBN 2026. Setidaknya dana otsus Papua 2026 akan sama dengan tahun sebelumnya.
"Tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali ya," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan seluruh kepala daerah di Papua untuk tidak menyalahgunakan dana otsus tersebut. Kepala Negara meminta para kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan, apalagi ke luar negeri.
"Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus, bisa? Kok jawabannya kurang. Bisa? (Bisa) Bisa ya?" katanya.
Kepala Negara memastikan pemerintah pusat akan mengawal penggunaan dana otsus tepat sasaran untuk kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan Papua. Prabowo mengingatkan masyarakat kini semakin cerdas dan mudah mengawasi kinerja pejabat publik melalui ruang-ruang digital dan teknologi.
“Sekarang rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget," kata Prabowo.
Prabowo juga meminta seluruh kepala daerah di Papua tidak berlama-lama di Jakarta. Para kepala daerah harus lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing untuk melayani rakyat secara langsung.
"Jangan bupati terlalu lama di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu, komite membantu, para menteri siap (membantu), dan program-program dari pusat akan diturunkan (ke daerah),” imbuhnya.
Baca Juga
Ikuti Arahan Prabowo, Gubernur se-Papua Segera Bahas Divestasi Saham Freeport
Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus agar benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
"Nanti Mendagri awasi ya," tegasnya.