PKB Minta Prabowo Perkuat Otonomi Daerah Seperti Gus Dur
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperhatikan ulang kewenangan pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Cak Imin, sapaan akrabnya, berharap Prabowo dapat meniru kebijakan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang dinilai sangat memperhatikan distribusi kekuasaan ke pemerintah daerah.
Cak Imin membeberkan, kala Gus Dur menjadi presiden, dibentuk Kementerian Otonomi Daerah, yang kemudian dinilai memunculkan kekuatan-kekuatan baru hingga pemimpin-pemimpin baru di tingkat daerah sebagai imbas dari penerapan otonomi yang penuh. Kebijakan ini kemudian dievaluasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lantaran memandang bahwa otonomi daerah cenderung menimbulkan kesan adanya 'raja-raja' baru di tingkat daerah.
"Tapi itu dampak negatif dari kewenangan berlebih yang diberikan kepada daerah, lalu revisi mulai dilakukan dan kemudian mulai terjadi sentralisasi," kata Cak Imin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10/2024) dipantau daring.
Kemudian dia turut membeberkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi sisi positif dari pemberlakukan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Pertama, adalah kontribusi pertumbuhan yang menurutnya dapat dicapai dengan baik, bahkan menyentuh angka 7%. Kedua, lanjut dia, adanya efektifitas terhadap penyerapan anggaran di tingkat daerah.
Baca Juga
"Yang ketiga mereka sangat kreatif dalam membangun agenda-agenda pembangunan di level masing-masing, ini tumbuh dengan baik tiga aspek ini," sambung dia.
Meski demikian dia tidak menampik apabila otonomi daerah jika tidak diawasi dengan baik, bukan tidak mungkin akan menimbulkan polemik seperti munculnya 'raja-raja' baru hingga sinergi pusat dan daerah yang bisa saling bertabrakan. Namun dia mengaku PKB telah melakukan evaluasi tersendiri terkait wacana pemberlakukan kembali otonomi daerah yang lebih kuat.
"Maka kami menyimpulkan dengan perkembangan hari ini diinginkan adanya Keadilan antara kewenangan pusat dan daerah dalam satu keadilan kewenangan yang berkontribusi positif di dalam proses pembangunan nasional kita," sebut Cak Imin.
Menurut Cak Imin, usai pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan otonomi daerah era Gus Dur, Indonesia justru kesulitan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 7%. Dia menuding hal tersebut lantaran ketiadaan keseimbangan antara kewenangan di tingkat pusat dan daerah.
"Keseimbangan ini tentu sangat terbukti karena tidak bisa di era seperti sekarang bertumbuh hanya pada pusat, apalagi hanya bertumbuh pada daerah, disitulah sinergitas pemerintah pusat dan daerah bisa kita mulai dari legislatif," papar Cak Imin.