Atasi Dilema Pusat-Daerah, BRIN Dorong Rekonstruksi Otonomi Daerah Berbasis Bukti
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan pentingnya landasan pengetahuan yang kokoh dalam merumuskan arah baru kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan sinkronisasi kebijakan antara tuntutan program prioritas nasional dan fleksibilitas daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho, saat membacakan sambutan Wakil Kepala BRIN dalam seminar nasional "Refleksi Seperempat Abad Otonomi Daerah: Evaluasi, Risiko, dan Trajektori" di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Agus menyatakan bahwa setelah 25 tahun implementasi desentralisasi, Indonesia masih menghadapi tantangan akademik dan praktis yang serius, terutama terkait model ideal hubungan pusat-daerah dan dilema fiskal. "Di satu sisi, program prioritas nasional memerlukan koordinasi yang kuat. Namun di sisi lain, keberagaman lokal menuntut fleksibilitas dan responsivitas," kata Agus, Kamis (12/2/2026).
Agus menuturkan, BRIN memposisikan diri sebagai penyedia data untuk memetakan penyimpangan yang terjadi selama seperempat abad otonomi daerah. Ia menekankan bahwa pengetahuan dari para peneliti tidak akan cukup tanpa adanya dialog intensif dengan pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.
Baca Juga
"Inilah esensi dari seminar hari ini. Mencoba mempertemukan berbagai perspektif teoretis dan praktis, baik dalam konteks nasional dan lokal, juga optimisme dan kehati-hatian dalam merumuskan trajektori kebijakan yang lebih baik ke depan," ucapnya.
Dalam sambutan tersebut, BRIN juga menyoroti tiga target konkret yang ingin dicapai, yakni pemetaan sistematis terhadap keberhasilan dan kegagalan otonomi, identifikasi risiko struktural maupun situasional, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis data empiris. Agus menambahkan bahwa perbaikan kebijakan hanya bisa dicapai melalui kerja sama sinergis antara akademisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
BRIN berkomitmen untuk terus membangun ekosistem riset yang mendukung pengambilan keputusan yang akurat.
"Kami akan terus membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai macam pihak, akademisi, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Karena kami yakin bahwa perbaikan kebijakan hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang sinergis," tuturnya.
Seminar dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. Kegiatan tersebut terselenggara atas kolaborasi Pusat Riset Politik BRIN dengan DPD RI, KPPOD, dan Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW.