PVRI Soroti Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

 

JAKARTA, Investortrust.id -- Lembaga kajian demokrasi dan kebajikan publik Public Virtue Research Institute (PVRI) menyoroti soal wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto. Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq (Nazif) menilai, rencana penetapan Soeharto sebagai pahlawanan nasional akan melengkapi segala fenomena kembalinya otoritarianisme orde baru.

 

PVRI menilai pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto menandakan babak baru kembalinya otoritarianisme di Indonesia yang tidak saja telah mengkooptasi struktur pemerintahan, tetapi juga sedang berupaya memutihkan sejarah sebagai basis legitimasinya. Nazif menyebut demokrasi saat ini telah mengalami erosi yang besar dengan kembalinya militerisme. 

 

"Situasi saat ini butuh figur yang punya makna demokrasi dan reformasi yang bersejarah. Soeharto bukan bukan nominasi yang tepat. Secara historis, ia adalah bagian dari otoritarianisme masa lalu yang menghianati cita-cita kemerdekaan," ujarnya.

 

Nazif mengatakan, dari total 40 nama nominasi pahlawan, 10 di antaranya berlatar belakang militer, salah satunya yakni Soeharto. Sedangkan 11 lainnya berlatar elit agama. 19 sisanya berasal dari berbagai latar. Artinya, Nazif menambahkan, militer dan elit agama memperoleh masing-masing seperempat dari total keseluruhan.

 

"Nominasi nama-nama pahlawan di satu sisi tidak lepas dari politik pengkultusan individu, namun di sisi lain mencerminkan kompromi antara aktor penguasa dan kelompok agama yang sedang diakomodasi," ucapnya.

 

"Ini bukan preseden yang positif untuk iklim demokrasi di Indonesia lantaran struktur maupun simboliknya telah mengayun ke arah otoritarianisme," imbuhnya.

 

Peneliti PVRI, Alva Maldini mengatakan meski nama  Marsinah dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nominasi sebagai representasi kelompok buruh dan ikon demokrasi, namun ketika dua nama tersebut disandingkan dengan nama Soeharto, Alva  menyebut ada risiko dua nama tersebut  menjadi apologi untuk situasi saat ini atau bahkan tukar guling politik.

 

PVRI mencatat, demokrasi Indonesia saat ini semakin menghadapi ancaman. Bukan hanya ruang publik menyempit, oposisi melenyap dan pemilu tak lagi berintegritas, melainkan meluasnya peranan militer di pemerintahan sipil. Kondisi tersebut ditambah dengan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto.