FH UGM Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
Dalam surat terbukanya, sivitas FH UGM menilai pemberian penghargaan pahlawan bagi Soeharto sama halnya dengan memperkuat politik impunitas, absennya pertanggungjawaban hukum, termasuk gagalnya peradilan untuk Soeharto yang terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia.
"Otoritarianisme Soeharto juga membawa implikasi politik kekuasaan yang abusif atau sewenang-wenang," kata Dosen Departemen Hukum Tata Negara FH UGM, Herlambang Perdana Wiratraman dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).
Herlambang mengungkapkan, terlebih Soeharto juga disebut terlibat dalam pusaran korupsi, kolusi dan praktik nepotisme (KKN), yang merusak pembangunan dan melahirkan kemiskinan struktural yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Selain itu penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto juga dinilai untuk melegitimasi rezim militerisme Prabowo Subianto, yang telah dimulai dengan ditekennya Revisi UU TNI dan resentralisasi struktur ekonomi-politik dewasa ini.
LSJ dan Dema FH UGM juga mendesak pertanggungjawaban hukum Soeharto atas kejahatan hak asasi manusia maupun korupsi yang dinilai telah melahirkan dampak ketidakadilan sosial. Penolakan tersebut juga menegaskan posisi melawan kembalinya militerisme sebagai upaya politik kekuasaan yang akan merusak pondasi negara hukum dan demokrasi.
"Menuntut ditegakkannya amanat Reformasi 1998 yang salah satunya berisi adili Soeharto dan kroni-kroni nya atas pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan pada rezim Orde Baru," tegasnya.
Para sivitas FH UGM juga menolak penulisan ulang "Sejarah Nasional Indonesia" era Orde Baru yang direstrukturisasi sebagai pemulihan nama baik Presiden Soeharto yang melakukan tindakan pelanggaran HAM dan praktik KKN selama masa jabatannya. FH UGM mengajak seluruh elemen bangsa untuk belajar dari sejarah secara jernih dan kritis.