Torehkan Prestasi Dunia, BPJS Kesehatan Sebut Mengelola Narasi dan Kepercayaan Publik Tak Mudah

JAKARTA, investortrust.id - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan, Indonesia berhasil mencatat sejarah dalam perluasan jaminan kesehatan nasional (JKN). Hanya dalam 10 tahun, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menjangkau hampir seluruh penduduk. 

“Kalau di tingkat dunia, jarang yang bisa mencapai USC (universal health coverage) dalam 10 tahun. Jerman butuh 127 tahun baru 85%, Brussels di Belgia perlu waktu 100-an tahun, Jepang 36 tahun, bahkan Korea Selatan paling cepat 12 tahun. Indonesia 10 tahun,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). 

Ghufron menyatakan, pencapaian ini bukan berarti BPJS Kesehatan tak menemui masalah. Justru tantangan terbesar saat ini ada pada pengelolaan narasi dan komunikasi, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Baca Juga

Dari Gunungsitoli hingga Banyumas, Inilah Faskes Juara Lomba Cover Lagu BPJS Kesehatan 2025

“Banyak yang belum tahu kalau BPJS Kesehatan itu sudah maju, banyak negara mau tiru. Namun, seringnya persepsinya keliru tentang BPJS. Jadi BPJS itu kadang-kadang masih dianggap seperti dulu,” katanya. 

Ia mencontohkan, kini lebih dari 15.000 warga asing di Bali telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, membayar iuran yang sama dengan warga Indonesia. “Menurut saya tidak fair kalau sama dana iurannya, harusnya itu lebih (iurannya) karena mereka rata-rata orang menengah ke atas,” sambung Ghufron. 

Meski kepercayaan publik terus meningkat, ia mengingatkan bahwa beban pelayanan juga terus bertambah. “Ketika launching di tahun 2014, utilisasi (layanan) 252.000 dalam sehari. Sekarang, karena kepercayaan atau trust publik meningkat, sehari lebih dari 2 juta (utilisasi). Itu akan bertambah terus, lansianya tambah, bebannya tambah, iurannya belum tambah,” ucap dia. 

Baca Juga

Pemerintah Diimbau Kaji Ulang Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di 2026

Menurut Ghufron, mengelola narasi, membangun persepsi, dan menjaga kepercayaan publik tidak mudah. Sebab, tantangan yang dihadapi saat ini adalah menjaga reputasi di tengah informasi yang belum tepat. 

Ia memberi contoh, kasus tuduhan dana BPJS dibawa lari oleh oknum rumah sakit (RS). “BPJS tidak pernah berhubungan dengan dokter di RS. Kontraknya (BPJS) dengan direksi RS,” katanya. 

Untuk itu, Ghufron mendorong adanya mekanisme untuk meluruskan citra untuk mendorong kepercayaan publik. “Bagaimana teman-teman di cabang itu bisa merespon. Selain merespon, juga mengarahkan. Artinya pendidikan masyarakat itu diarahkan, kalau ada yang tidak kenal (BPJS) itu dikoreksi biar kenal,” ujar dia.