Isu Klaim BPJS Kesehatan Telat Bayar ke RS, Menkes Sebut BPJS Punya Dana Cukup

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons isu terkait BPJS Kesehatan yang telat membayarkan klaim dari rumah sakit (RS). Ia menyebut bahwa BPJS memiliki anggaran dan dana yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya.

“Ini ada kekhawatiran dari temen-temen BPJS bahwa nanti akan berat bayarnya. Tapi, saya udah cek udah ngomong juga sama Pak Ali Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan) nanti akan ketemu dengan Ibu Sri Mulyani (Menkeu),” kata Budi kepada awak media saat di temui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Budi menegaskan bahwa BPJS Kesehatan saat ini masih memiliki anggaran yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajibannya.  Namun demikian disampaikan Menkes, BPJS saat ini tengah melakukan kajian terhadap kelayakan sejumlah klaim perawatan tertentu. Salah satunya ia menyoroti besaran klaim terhadap proses persalinan nasabah dari kalangan ibu hamil.

“BPJS sekarang sudah mulai melakukan review. Apakah semua uang yang dikeluarkan itu benar-benar pantas? Kan ada kenaikan-kenaikan yang sangat tinggi. Kita lihat kemarin kenaikan yang tinggi, misalnya operasi caesar. Tinggi sekali itu naiknya,” terang dia.

Baca Juga

Menkes Sebut Belum Ada Kenaikan Iuran BPJS di Tahun Depan

BPJS Kesehatan menanggung biaya melahirkan bagi ibu hamil. Perusahaan asuransi kesehatan milik negara itu juga menanggung biaya pemeriksaan kandungan hingga pascapersalinan.

Menurut Budi, cakupan pertanggungan yang dianggarkan untuk operasi caesar di sebagian besar negara di dunia hanya berkisar 20% dari total biaya. Sementara di Indonesia mencapai 70%,  yang  menurut Budi terlalu tinggi mengingat bukan berasal dari permintaan klinis, tetapi  non klinis.

“Harusnya yang kayak gitu enggak usah dipenuhi. Sehingga uang yang sampai triliunan keluar untuk caesar itu harusnya bisa dihemat, dipakai untuk penyakit-penyakit yang lebih kritikal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tindakan pada mataseperti operasi katarak. “Itu yang harus dianalisa. Dan saya minta juga teman-teman BPJS coba lakukan analisa yang lebih dalam,” tutur dia.