Data PHK Kini Pakai Laporan JKP BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker Sebut untuk Jamin Keakuratan dan Validitas Data
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa data pemutusan hubungan kerja (PHK) kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, acuan pada data BPJS Ketenagakerjaan itu dilakukan guna menjamin keakuratan dan validitas data.
Hal itu diungkapkan Yassierli saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
"Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid. BPJS Ketenagakerjaan, karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penebalan manfaat untuk JKP. Maka kita melihat sekarang, karena ada benefit JKP itu, perusahaan juga menjadikan itu sebagai suatu peluang untuk safety net (jaring pengaman) buat pekerja mereka," ujar Yassierli.
Baca Juga
Targetkan 2 Juta Pengemudi Ojol Terlindungi Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan 3 Skema
Yassierli menjelaskan, keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membuat data yang dihimpun BPJS Ketenagakerjaan lebih komprehensif dan bisa dijadikan rujukan utama oleh pemerintah. Meski demikian, Kemenaker tetap membuka kemungkinan mendapat laporan dari dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah, dengan acuan utama tetap pada data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.
"Datanya ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK, tapi semangat bagaimana kita berkoordinasi dengan kementerian koperasi, kita menyiapkan sertifikasi buat pengelola koperasi dan seterusnya, sehingga mereka bisa menjadi peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru," ungkap Yassierli.
Lebih lanjut, Yassierli mengingatkatkan agar pemberitaan di media tidak melulu berfokus pada jumlah angka PHK. Terlebih, menurut Yassierli, hal tersebut dapat membentuk narasi pesimisme di masyarakat.
"Kita koordinasi dengan Kementerian ESDM, (terkait) hilirisasi, akan ada sekian ratus ribu pekerja, lapangan kerja yang baru. Kita komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian. Menurut saya, itu yang harus kita viralkan. Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, karena yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini," kata Yassierli.
Di sisi lain, Yassierli membeberkan bahwa Kemenaker tidak berencana merilis data PHK setiap bulan. Menurut Yassierli, hal itu dikhawatirkan justru akan memicu kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat.
"Makanya kami juga nggak oke tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK, nanti yang kita bangun itu bukan optimisme, tapi pesimisme. Bisa dipahami ya," imbuh Yassierli.