Kesadaran Bersama Membangun Papua Tengah
INVESTORTRUST.ID - Sejak Februari 2025, Nabire, Ibukota Provinsi Papua Tengah resmi menyandang status provinsi definitif setelah tiga tahun ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada 11 November 2022 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Provinsi Papua Tengah dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya, yaitu Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Dengan status provinsi definitif, kita berharap dapat mewujdkan semangat UU No 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Dalam beleid yang ditetapkan 25 Juli 2022 itu dijelaskan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
Namun, melihat kondisi realita yang ada di Papua Tengah hingga hari ini menjadi pertanyaan besar, apakah wujud semangat undang-undang tersebut hanyalah sebatas semangat yang tertulis, namun seakan jauh untuk digapai?
Baca Juga
Papua Pegunungan Catatkan Tingkat Kemiskinan Tertinggi, Bali Terendah
Lebih Identik dengan Kekerasan
Persoalan Papua lebih identik dengan kekerasan, ketimbang upaya merajut kembali kehidupan yang lebih baik. Situasi konflik yang berkepanjangan di Papua seakan
memberikan awan gelap atas semangat negara dalam mempercepat pembangunan di Papua Tengah, karena bertolak belakang dengan penanganan atas isu-isu sosial di provinsi ini.
Lalu, bagaimana kita harus membangun kesadaran nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan Provinsi Papua Tengah? Sementara, eskalasi kekerasan terus terjadi hingga hari ini!
Saat menyusun tulisan ini, situasi di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya masih panas membara. Sementara, kriminalitas dan perang saudara makin marak terjadi di Timika dan Nabire.
Di tengah situasi konflik sosial yang masih terus terjadi, kita kehilangan waktu membangun aspek yang paling penting dalam pembangunan Provinsi Papua Tengah, yaitu masyarakat. Papua Tengah selama ini seakan terlupakan.
Itulah sebabnya, membangun sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah yang peduli, yang sadar akan nilai-nilai kebersamaan dan rasa saling memiliki terhadap kebaikan masa depan daerahnya harus menjadi prioritas bagi semua stakeholder -- dan terutama pemerintah -- dalam membangun provinsi di Indonesia timur ini.
Bangkit Memimpin Diri Sendiri
Jika kita memercayai statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis Badan Statistik Pusat (BPS), maka Provinsi Papua Tengah bolehlah sedikit gembira dengan
peningkatan yang dicapai. Tahun 2024, IPM Provinsi Papua Tengah mencapai 60,25, meningkat 0,81 poin atau 1,36 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 59,44. Selama 2023–2024, IPM provinsi ini rata-rata meningkat sebesar 1,36 persen poin per tahun.
Hanya saja, statistik sakadar bersifat kuantitatif. Kenyataan di depan mata, dari hasil turun langsung ke masyarakat, saya mendapati pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua Tengah selama ini termajinalisasi. Fakta itu merupakan potret pahit kondisi yang hari ini masih terjadi.
Ini merupakan cerminan buruk bagaimana kesadaran akan nilai nilai kemanusiaan masih sangat memprihatinkan di Papua Tengah. Potret pahit itu selalu membuat
semua orang meneteskan air mata ketika melihat kondisi masyarakat hingga kini.
Baca JugaSenator Papua Barat Ingatkan Pemerintah Soal Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis
Oleh karena itu, penting dan mendesak bagi kita semua untuk menyatukan visi, misi, dan persepsi dalam membangun Papua Tengah ke depan. Hal ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran atas nilai nilai kebersamaan yang kita harapkan untuk generasi emas Papua Tengah.
Lembaga DPR Provinsi Papua Tengah yang baru dibentuk mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar untuk melahirkan peraturan daerah dan perda khusus (perdasus) bersama pemerintah provinsi, yang menghidupkan semangat dan roh dari Otonomi Khusus Papua. Bersama seluruh stakeholder, perwakilan rakyat mengawasi sejauh mana efektivitas implementasi memberi dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat Papua Tengah yang terabaikan selama pemberlakuan Otonomi Khusus.
Bukankah amanat Otonomi Khusus hendak membangkitkan kembali harkat dan martabat orang Papua?
Sekarang waktunya bagi seluruh stakeholder baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif bersama-sama, bahu membahu, bekerja dengan penuh rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menyelesaikan satu satu persoalan Papua selama ini. Itu terutama meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai dan layak.
Tidak ada kata terlambat untuk tetap berbuat, dengan empati kita semua memberikan kontribusi terbaik dalam membangun Papua Tengah dengan terus menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebersamaan untuk generasi emas Papua Tengah. Mengutip Pdt I S Kijne, perlu untuk selalu mengingatkan kita bahwa “Di atas batu ini, kita meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri, untuk generasi emas Papua Tengah!". (pd)