Membangun Papua dari Jiwa yang Sehat

Oleh Yosua Noak Douw

Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura

INVESTORTRUST.ID -- PEMERINTAH dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025. Peringatan HKN tahun ini bertema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. HKN hadir bukan sekadar sebagai momentum peringatan rutin, melainkan sebagai ajakan moral bagi seluruh bangsa untuk kembali ke hal yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara yaitu kesehatan manusia.

Tanpa manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, pembangunan sebesar apa pun hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa jiwa. Enam dekade perjalanan pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa menggembirakan. Angka harapan hidup meningkat, cakupan imunisasi melebar, dan sistem layanan kesehatan terus bertransformasi. Namun, masih tersisa ruang kesenjangan yang harus diakui secara jujur, terutama di tanah Papua.

Hingga saat ini mata dan pikiran kita masih diarahkan menyaksikan dan merasakan ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan geografis yang menjadikan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan Papua sebagai perjuangan yang sesungguhnya.

Realitas dan Tantangan Kesehatan

Sebagai wilayah tanpa pelabuhan laut dan dengan akses darat yang masih terbatas, Papua Pegunungan menggambarkan realitas ekstrem dari perjuangan pembangunan kesehatan di Indonesia. Banyak distrik hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil, logistik obat harus dikirim lewat udara, dan tenaga medis di beberapa wilayah masih bekerja dalam kondisi yang serba terbatas.

Di tengah keterbatasan itu, masalah gizi dan kesehatan ibu-anak menjadi tantangan utama. Kasus stunting masih tinggi. Sebagian masyarakat masih mengandalkan pangan lokal tanpa keseimbangan gizi yang cukup, dan fasilitas dasar seperti air bersih serta sanitasi belum menjangkau seluruh kampung.

Kondisi ini bukan sekadar masalah medis, tetapi juga masalah pembangunan sosial dan kultural yang membutuhkan pendekatan menyeluruh: dari dapur keluarga hingga kebijakan anggaran. Hal itu juga menjadi cermin bahwa kesehatan adalah urusan lintas sektor.

Ia tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan pendidikan, pangan, transportasi, dan ekonomi. Oleh sebab itu, berbicara tentang “generasi sehat” berarti berbicara tentang ekosistem pembangunan yang sehat, bukan sekadar fasilitas rumah sakit.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) merupakan tonggak penting bagi Indonesia menuju sistem kesehatan yang terpadu dan efisien. Namun, keberhasilan transformasi ini hanya mungkin bila daerah tidak diperlakukan sebagai pelaksana semata, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah pusat.

Aspek Penting

Dalam konteks Papua Pegunungan diperlukan sinergi dalam tiga aspek penting. Pertama, fleksibilitas kebijakan dan dukungan fiskal khusus. Daerah pegunungan membutuhkan diskresi anggaran dan kebijakan afirmatif yang menyesuaikan kondisi geografis. Transportasi udara, biaya logistik tinggi, dan keterbatasan tenaga medis tidak dapat dipukul rata dengan daerah lain.

Kedua, kolaborasi lintas lembaga. Pusat dan daerah harus membangun peta jalan bersama untuk percepatan layanan kesehatan. Balai Jalan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bergerak dalam satu harmoni program, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Keempat, desentralisasi berbasis kinerja. Pemerintah daerah di Papua harus diberi ruang untuk mengembangkan inovasi local. Misalnya, Dapur Sehat, Koperasi Desa Merah Putih atau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dukungan supervisi teknis dan pembiayaan yang terintegrasi dari pusat. Inilah makna sejati dan substansial dari “bersinergi dalam satu tubuh Indonesia”.

Pemerintah pusat sebagai otak yang memikirkan strategi nasional, dan pemerintah daerah sebagai tangan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Artinya, membangun generasi sehat dari hulu: keluarga, dapur, dan dendidikan. Kesehatan tidak dimulai di rumah sakit; ia dimulai di rumah tangga. Di dapur, kebun, dan keluarga anak-anak diasuh sejak usia dini karena di sana masa depan kesehatan bangsa ditentukan.

Oleh sebab itu, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis harus diterjemahkan bukan hanya sebagai bantuan konsumsi, tetapi sebagai gerakan perubahan budaya makan dan pola hidup sehat. Di Kabupaten Tolikara, misalnya, pendekatan Dapur Sehat diintegrasikan dengan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kader desa, gereja, dan sekolah menjadi ujung tombak edukasi gizi.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berperan menyalurkan bahan pangan lokal seperti ubi jalar, sayur, telur, dan ikan dari petani setempat, membentuk ekosistem pangan yang berkelanjutan dan menumbuhkan ekonomi rakyat. Dengan cara ini, kesehatan tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi gerakan sosial bersama seluruh masyarakat.

SDM Kesehatan Lokal

Kekurangan tenaga medis di Papua adalah persoalan struktural. Padahal, mereka adalah pilar keberlanjutan urusan kesehatan. Banyak tenaga kesehatan dari luar daerah yang datang hanya sementara waktu, sedangkan kebutuhan masyarakat bersifat permanen. Solusinya adalah membangun generasi tenaga kesehatan asli Papua melalui beasiswa, pelatihan, dan pendampingan lapangan yang berkelanjutan.

Sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi kesehatan di Papua harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah pusat perlu memperkuat skema affirmative action bagi anak-anak Papua Pegunungan untuk menjadi perawat, bidan, tenaga gizi, dan dokter. Dengan demikian pelayanan kesehatan tidak lagi bergantung pada mobilisasi dari luar, tetapi tumbuh dari dalam komunitas sendiri.

Transformasi digital menjadi kunci pemerintahan modern. Namun di Papua, digitalisasi kesehatan harus menyesuaikan kondisi lapangan: sinyal terbatas, listrik belum stabil, dan kemampuan SDM yang beragam. Karena itu, pendekatan yang efektif dan efisien adalah membangun “satu data kesehatan daerah” yang sederhana namun akurat.

Data ini harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya, berapa anak stunting di tiap kampung, berapa ibu hamil tanpa pemeriksaan, berapa kasus TB aktif, dan sejauh mana fasilitas dasar berfungsi. Tanpa data yang valid, kebijakan hanya akan bersifat spekulatif.

Dengan prinsip “satu data, satu gerak”, koordinasi antar-OPD mulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kampung dapat bergerak terpadu dan terukur.

Papua memiliki kekuatan sosial yang tidak dimiliki banyak wilayah lain: komunitas gereja dan nilai-nilai adat yang kuat. Gereja bukan hanya rumah ibadah, tetapi pusat pembentukan karakter dan perilaku masyarakat. Ketika gereja berbicara tentang hidup sehat, masyarakat mendengarkan.

Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi sangat strategis. Kampanye seperti “Gereja Sehat, Keluarga Sehat” atau “Ibadah dan Hidup Bersih” dapat menjadi pintu masuk transformasi perilaku masyarakat. Demikian pula lembaga adat dapat berperan dalam pengawasan sosial terhadap pola konsumsi dan kebersihan lingkungan.

Dengan menghargai kearifan lokal, pembangunan kesehatan akan lebih diterima, tidak terasa dipaksakan dari luar. Pendekatan budaya inilah yang membuat perubahan bertahan lebih lama dibandingkan intervensi program jangka pendek.

Menuju Indonesia Emas dari Tanah Papua

Visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika seluruh wilayah —termasuk pegunungan paling terpencil di tanah Papua— ikut sehat dan produktif. Tidak ada Indonesia Emas tanpa Papua yang sehat. Karena itu, arah pembangunan nasional perlu semakin berpihak pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) dengan paradigma dari pusat memberdayakan, dari daerah menggerakkan.

Pemerintah pusat menyediakan arah dan sumber daya; pemerintah daerah memastikan program menyentuh rakyat. Sedangkan, masyarakat menjadi mitra aktif — bukan objek pasif— dalam proses pembangunan kesehatan. Di Tolikara dan wilayah Papua Pegunungan lainnya dan seluruh Tanah Papua, strategi ini akan menghasilkan tiga lompatan utama.

Pertama, kemandirian gizi lokal melalui pangan sehat berbasis sumber daya alam setempat. Kedua, kemandirian tenaga kesehatan melalui kaderisasi anak-anak Papua. Ketiga, kemandirian data dan sistem informasi untuk perencanaan yang akurat dan cepat.

HKN yang diperingati setiap tahun bukan hanya milik kota besar, tetapi milik setiap kampung yang berjuang menjaga kehidupan. Bagi masyarakat di Papua Pegunungan, setiap langkah menuju hidup sehat adalah perjuangan iman, logistik, dan cinta kepada sesama. Di balik keterbatasan infrastruktur, tersimpan keteguhan semangat manusia Papua yang tidak pernah padam. Mereka adalah wajah sejati seperti tema HKN tahun 2025: Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.

Membangun kesehatan bukan hanya urusan medis, melainkan tindakan kemanusiaan dan peradaban. Jika seluruh elemen bangsa bergerak bersama —pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga agama, masyarakat adat, dan dunia usaha—dari puncak pegunungan Papua akan terbit cahaya baru: Indonesia yang sehat, kuat, dan berkeadilan. (*)