Senator Papua Barat Ingatkan Pemerintah Soal Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan keberlanjutan dari Program Makan Bergizi Gratis. Hal tersebut lantaran program utama dari Pemerintahan Prabowo ini membutuhkan anggaran yang fantastis.
"Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa pemerintah harus berhati-hati terhadap aspek sustainability atau keberlanjutan dari program Makan Bergizi Gratis ini. Karena program bukan sekedar pemenuhan janji kampanye, yang sewaktu-waktu bisa saja dihentikan begitu saja," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/1/2025).
Senator Papua Barat tersebut khawatir anggaran Rp 71 triliun tersebut tidak akan bisa mencukupi keberlanjutan program selama satu tahun. Dirinya juga khawatir anggaran program tersebut hanya akan cukup sampai Juni tahun ini.
"Lalu bagaimana selanjutnya? Pasti perlu tambahan anggaran. Mau ambil dari mana lagi?," ujarnya.
Sebelumnya Juru Bicara Istana Kepresidenan mengungkapkan bahwa uang pribadi Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk program makan siang gratis. Menurutnya, hal ini menjadi problematik dan bukan sekedar masalah sederhana.
"Pertama, penggunaan uang pribadi Presiden selaku pejabat negara menyimpang dari prinsip pengelolaan keuangan negara, karena sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara), semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi APBN. Kedua, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya menjadi bermasalah jika memakai uang pribadi. Bagi saya, hal seperti ini mengindikasikan persoalan serius terkait keberlanjutan program ini," tegas Filep.
Filep meminta Pemerintah Pusat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar mengantisipasi keberlanjutan program ini.
"Untuk memastikan supaya program ini tidak berhenti di tengah jalan, selaku pimpinan Komite III, saya meminta Pemerintah Pusat untuk bekerja sama dengan Pemda dalam hal, pertama, pembenahan data anak-anak sekolah dan ibu hamil. Kesesuaian data ini menjadi dasar guna menghindari potensi penyelewengan atau korupsi," ucapnya.
Komite III DPD RI juga meminta agar adanya kerja sama dalam hal pengawasan terkait jenis makanan, kualitasnya, kuantitasnya. Komite III DPD RI mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah catatan di atas. Dia menekankan bahwa aspek efektivitas penggunaan anggaran dan keberlanjutan program ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan secara matang.
"Pada prinsipnya, Komite III mendukung program ini. Dengan catatan, realisasinya memperhatikan aspek efektivitas anggaran, tepat sasaran hingga pertimbangan sustainability-nya di bawah komando Badan Gizi Nasional," tutur Filep. (C-14)