Istana Bantah Ada Gelombang PHK Pegawai Imbas Efisien Anggaran
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai imbas dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Hasan Nasbi menyatakan tak tertutup kemungkinan yang terjadi adanya karyawan yang kontrak kerjanya habis dan tidak diperpanjang.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga
Kepala Presidential Communication Office (PCO) itu juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.
"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tetapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” tegasnya.
Hasan Nasbi mengatakan Prabowo sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
“Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita,” kata Hasan.
Dikatakan, penyisiran yang dilakukan Prabowo mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu, kalau ditiadakan sebenarnya tidak ada masalah. Beberapa di antaranya, pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.
"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” tegas Hasan.
Hasan menganalogikan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam dari tiga gelas beras yang dikonsumsi setiap hari. Dikatakan, segenggam beras tidak akan terasa dan tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari. Bahkan, bisa jadi lebih baik, karena menghindari mubazir, akibat nasi yang dimasak berlebih lalu bersisa dan menjadi basi.
Namun, segenggam beras yang disisihkan jika dilakukan dalam kurun waktu tertentu akan terkumpul dan memberi manfaat bagi keluarga atau tetangga yang membutuhkan.
“Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis,” ujar Hasan.
Menurutnya, efisiensi adalah pilihan, apakah negara akan terus belanja jor-joran atau menyimpan sebagian anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat. Ketimbang berutang, negara lebih baik melakukan efisiensi. Kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat, dikurangi atau dihilangkan.
"Anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan yang produktif," katanya.
Baca Juga
Hasan Nasbi mengatakan, perhatian Prabowo terhadap persoalan anggaran tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah misi keenam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berangkat dari hal-hal kecil ini, katanya, Prabowo berjuang membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.
"Seperti yang sering diingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.