Penyelesaian Kasus Pagar Laut bisa Dongkrak Kepercayaan Publik ke Lembaga Penegak Hukum
JAKARTA, investortrust.id - Penyelesaian kasus Pagar Laut di daerah Tangerang, Banten dinilai sangat mempengaruhi kepercayaan publik kepada lembaga penegakan hukum yang mulai berkurang belakangan ini.
Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, penyelesaian kasus nasional ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Hibnu dalam diskusi virtual, Minggu (9/2/2025).
Sebelumnya Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru mereka mengenai kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan tertinggi dipegang oleh Kejaksaan Agung (77%), Pengadilan (73%), KPK (72%), dan Polri (71%). Sedangkan dalam pemberantasan korupsi tingkat kepercayaan publik tidak banyak berubah meski cenderung lebih rendah, yakni pada Kejaksaan Agung (73%), Pengadilan (71%), KPK (69%), dan Polri (66%).
Baca Juga
Temuan Ombudsman Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Pidana Pagar Laut
"Bisa dilihat, jika kasus (Pagar Laut) ini tidak dituntaskan, angka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat turun, namun jika dituntaskan bisa nanti (naik lebih dari) 60-70%," jelas pakar hukum tersebut.
Hibnu menekankan bahwa penyelesaian kasus Pagar Laut tidak boleh hanya berhenti pada tingkat kepala desa, lurah, atau kepala BPN setempat, tetapi juga harus menyasar pihak-pihak di tingkat kebijakan yang lebih tinggi. Ia mengusulkan agar Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK melakukan investigasi bersama untuk mempercepat proses hukum tanpa saling menunggu bukti.
Baca Juga
Temukan Dugaan Pemalsuan Dokumen, Bareskrim Sidik Kasus Pagar Laut Tangerang
"Dalam ilmu kriminalistik, saya sarankan adanya investigasi bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ini akan mempercepat penyelesaian kasus tanpa tumpang tindih, mengingat ada unsur gratifikasi dan pemalsuan dokumen dalam kasus ini," ujar Hibnu.
Dia menambahkan bahwa strategi hukum sering diawali dengan pendekatan dari tingkat bawah sebelum menyasar aktor-aktor utama. Padahal jika kasus ini ditangani dengan baik, tidak menutup kemungkinan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan terus meningkat.
Survei LSI menyimpulkan bahwa perhatian publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap tinggi. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam dua aspek ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo di masa mendatang. (C-13)

