Formappi Nilai Anggaran DPR dan MPR Tak Dipangkas karena Pertimbangan Politik
JAKARTA, Investortrust.id -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengkritik anggaran DPR RI dan MPR RI yang tidak terkena efisiensi pada tahun 2025. Menurutnya keputusan tidak memangkas anggaran DPR dan MPR tersebut didasari oleh pertimbangan politik.
"Jika anggaran dua lembaga di Senayan itu tidak dipotong, maka sangat mungkin pertimbangan politik yang digunakan, bukan pertimbangan efisiensi," kata Lucius kepada Investortrust.id, Senin (3/2/2025).
Lucius menilai pemerintah sangat membutuhkan dukungan DPR untuk kelancaran misinya menghemat anggaran. Persetujuan DPR akan membuat pemerintah lebih leluasa mengutak-atik anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025.
"Kemitraan koalisi pendukung Pemerintah nampaknya memudahkan kerja politik pemerintah dalam mengharapkan dukungan parlemen," ucapnya.
Di sisi lain, Lucius menilai alasan pemerintah mempertahankan anggaran sejumlah K/L lantaran disesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Namun, menurutnya mempertahankan jatah anggaran pada sejumlah lembaga dengan program yang cenderung inefisien memperlihatkan tidak konsistennya pemerintah mendorong efisiensi.
"Paling gampang untuk melihat alasan lain yang tak sekadar soal efisiensi anggaran itu pada keputusan pemerintah yang membiarkan anggaran MPR/DPR tak diutak-atik. Padahal, kalau melihat alasan efisiensi, upaya pemotongan anggaran DPR/MPR penting sebagai contoh bagi lembaga-lembaga negara lain dan juga bisa menjadi rujukan publik untuk melihat padanya semangat antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.
Padahal, Lucius mengatakan efisiensi anggaran DPR/MPR tak sekadar teknis anggaran saja, melainkan soal memberikan teladan sikap berhemat demi tujuan negara yang lebih mendesak. Ia pun menjabarkan beberapa program DPR dan MPR yang seharusnya bisa diefisienskan pelaksanaannya.
"Kecenderungan DPR tidak mau memaksimalkan masa reses dan menggunakan reses justru untuk mengadakan rapat sesungguhnya mengindikasikan kegiatan reses tidak dilakukan secara maksimal," ucapnya.
Ia mengungkapkan jumlah anggaran reses untuk masing-masing anggota sangatlah besar. Menurutnya menyia-nyiakan waktu reses untuk kegiatan lain di luar dapil, merupakan pemborosan.
"Karena itu seharusnya anggaran dan juga durasi reses bisa ditinjau ulang untuk memastikan efektivitasnya dan efisiensi bisa dilakukan," ungkapnya.
Lucius juga menyoroti kunjungan kerja luar negeri yang juga masih ada dalam program DPR maupun MPR, termasuk sosialisasi empat pilar MPR. Selain itu, ia juga mengkritik adanya anggaran untuk penggantian rumah dinas yang sebagian besar tak diperlukan oleh anggota DPR yang sudah punya rumah pribadi.
"Anggaran-anggaran program itu seharusnya bisa dipangkas jika kemauan melakukan penghematan bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga DPR/MPR," tuturnya. (C-14)