Tak Terpengaruh Pengurangan Anggaran, Kementerian HAM Tinggal ‘Take Off’
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak akan terpengaruh penghematan anggaran karena sudah menyusun program kerja prioritas yang dapat mengakselerasi pencapaian target-target Presiden Prabowo. Kementerian itu kini dalam posisi siap take off (tinggal landas).
"Kementerian HAM lancar-lancar saja untuk 2025 dan siap laksanakan perintah. Kementerian HAM baru, tapi saya kerja siang dan malam sehingga semua tinggal take off laksanakan," kata Pigai saat dikonfirmasi investortrust.id, Rabu (29/1/2025).
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo, termasuk perintah agar kementerian dan lembaga (K/L) memangkas anggaran belanja yang bersifat seremonial.
Baca Juga
Natalius Pigai Diangkat Jadi Menteri HAM, Prabowo Ternyata Sudah Kasih Sinyal Sejak Lama
Menurut Natalius Pigai, Presiden merupakan kepala negara yang tahu bagaimana membawa bangsa ini lebih maju dan berkembang. "Kami kerja juga untuk mendorong atau memberi akselerasi pencapaian cita-cita Presiden melalui program-program prioritas pemerintah," ucap dia.
Pigai tidak merinci upaya penghematan anggaran seperti apa yang akan dilakukan jajarannya. Mantan Ketua Komnas HAM tersebut hanya mengatakan bahwa Kementerian HAM tetap akan menjalankan program sesuai jadwal.
Dia mencontohkan penyusunan regulasi induk mengenai HAM melalui revisi Undang-Undang (UU) HAM serta UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selain itu, Kementerian HAM tengah mempersiapkan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Restorative Justice serta Keppres tentang Bisnis dan HAM.
"Kebijakan rekonsiliasi dan perhatian pada kelompok rentan juga tetap jalan. Demikian pula kegiatan tetap kami di PBB, paling tidak empat kali dalam setahun juga jalan," ucap dia.
Baca Juga
PBNU dan Menteri HAM Sepakat Kolaborasi Penguatan HAM di Lembaga Pendidikan
Hal itu, kata Pigai, tidak terlepas dari upaya Kementerian HAM mempercepat kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan penyusunan program kerja prioritas. Seluruh persiapan infrastruktur dan SDM lebih cepat dari target.
Dia menambahkan, penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) melalui keppres dan keputusan menteri (kepmen) juga telah rampung sejak dua bulan lalu. Adapun pelantikan pejabat eselon 1 hingga eselon 4 telah selesai pada Desember 2024, lebih cepat enam bulan dari target tim transisi, yakni Juni 2025.
"Staf kami sekarang hampir 1.082 pegawai, termasuk kantor wilayah dan UPT. Sekarang kami sudah take off dan on the track," tandas dia. (C-14)