Jusuf Kalla Yakin Prabowo Bakal Tegas Berantas Korupsi
JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK meyakini Presiden Prabowo Subianto bakal tegas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi, Prabowo telah berulang kali menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi. Salah satunya Prabowo pernah menyatakan akan memburu koruptor sampai ke Antartika.
Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan sambutan dalam acara dies natalis ke-27 Universitas Paramadina di Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Baca Juga
Dalam 2 Bulan, Desk Pencegahan Korupsi Selamatkan Rp 6,7 Triliun Kerugian Negara
"Saya yakin Pak Prabowo, apabila beliau pernah mengatakan, 'akan memburu koruptor sampai Antartika', akan menjadi tindakan yang tegas jika dilaksanakan dengan baik. Kita harapkan itu pastinya," katanya.
JK menyampaikan pandangannya soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyebut selain sistem pemerintahan yang harus diperbaiki, cara yang sederhana bisa dimulai dari tingkat atas.
JK turut menyinggung soal kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. JK menyebut Indonesia menjadi negara muslim dengan kasus korupsi yang cukup tinggi. Namun demikian, ia memahami jika masalah korupsi tidak hanya bisa selesai hanya lewat sistem semata.
"Sistem pemerintah jelas harus diperbaiki, masalah ini bukan soal personal, tetapi juga sistem pemerintahan yang harus ada check and balance, justru malah orang asing yang melakukannya," kata JK.
"Oleh sebab itu, semua itu harus dicontohkan dari atas. Kalau di atasnya itu aman, maka di bawahnya juga akan ikut, tetapi jika di atasnya ada masalah maka di bawahnya pasti ikut (bermasalah), selalu begitu," tegasnya.
Baca Juga
Prabowo Maafkan Koruptor jika Kembalikan Uang Negara, Yusril: Strategi Pemberantasan Korupsi
Skor Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis Transparency International hanya meraih 34 pada 2022. Dengan skor itu, Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diyakini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.