Prabowo Tegaskan Jangan Ada Kongkalikong dan Backing Judi Online
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak negatif perjudian daring atau judi online yang telah merugikan masyarakat luas. Prabowo menegaskan persoalan judi online harus diselesaikan oleh semua pihak.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan arahan Prabowo agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi.
Baca Juga
Pegawai Kemenkomdigi Terlibat Judi Online, Mantan Menkominfo Budi Arie Ikut Jadi Sorotan
“Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” ujar Menkomdigi seusai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Meutya menambahkan upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan. Perang melawan judi online menurutnya adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu.
“Presiden menekankan masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” tuturnya.
Prabowo juga menggarisbawahi judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.
Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah membentuk desk khusus untuk menangani persoalan judi online.
Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan Desk Judi Online akan menerapkan pendekatan pencegahan dan penindakan. Menurut Budi Gunawan, dua pendekatan ini menjadi bagian integral dalam pemberantasan judi online.
"Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan," tegas Budi Gunawan seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (04/11/2024).
Budi Gunawan menjelaskan rapat tersebut membahas strategi komprehensif untuk memberantas judi online. Mulai dari pendidikan bahaya judi online hingga pemutusan mata rantai judi online.
“Memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online (diambil) karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online," tuturnya.
Selanjutnya, Desk Judi Online akan melakukan pengamanan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayaran. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai kegiatan judi online.
"Yang ketiga apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tindak pelanggaran atau pidananya maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera," tegasnya.
Sebagai catatan, Kemenkomdigi menjadi sorotan publik setelah 11 orang pegawainya ditangkap karena menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak memblokir situs-situs judi online yang seharusnya diblokir untuk mendapatkan keuntungan. Diketahui ada 1.000 situs judi online yang tidak diblokir setelah pemiliknya membayar Rp 8,5 juta untuk setiap situsnya.
Baca Juga
Prabowo Tegaskan Tak Main-Main Berantas Judi Online, Narkoba, Penyelundupan, dan Korupsi
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya sejauh ini telah menangkap 15 orang atas kasus tersebut yang mana 11 di antaranya adalah pegawai Kemenkomdigi.
“Penyidik melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 15 orang pelaku,” kata Wira kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024)
Sebelumnya Polda Metro menetapkan 12 pegawai Kemenkomdigi sebagai tersangka kasus judi online.