DJP Bantah Data NPWP Jokowi dan 6 Juta Wajib Pajak Bocor, Ini Penjelasannya
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah adanya kebocoran data sekitar 6,6 juta wajib pajak yang tengah menjadi perbincangan publik. Dugaan kebocoran data tersebut menjadi ramai lantaran sejumlah data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pejabat tinggi negara turut tersebar, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Mulanya, ia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan informasi yang diberikan oleh masyarakat.
Baca Juga
Data NPWP Bocor, Ini Perintah Jokowi kepada Kemenkominfo dan Kemenkeu
"Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).
Menurut Dwi, tim teknis DJP telah melakukan penelitian atas dugaan kebocoran data yang terjadi. Dari hasil penelitian tersebut, Dwi mengatakan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Ia melanjutkan, struktur data yang tersebar tidak terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Terkait dugaan kebocoran data, DJP menyebut telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," jelasnya.
Dwi mengimbau para wajib pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.
Diberitakan, berdasarkan unggahan akun X (d/h Twitter) Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Apriyanto @segcron pada Rabu (18/9/2024). Data wajib pajak yang dibocorkan di forum peretasan BreachForums memuat sejumlah informasi sensitif. Informasi tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, alamat surel (email), nomor telepon, dan tanggal lahir dari wajib pajak.
Sebagai catatan, BreachForum merupakan forum yang digunakan oleh peretas untuk berkomunikasi satu sama lain dan menjual data hasil peretasannya.
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di BreachForums. Dalam foto tersebut, tampak nama Bjorka yang selama ini dikenal sebagai pembocor data sejumlah instansi pemerintah di Indonesia dan tanggal unggah 18 September 2024.
Disebutkan bahwa ada ada 6,6 juta data wajib pajak yang dibocorkan untuk kemudian dijual di BreachForums. Data-tersebut dibanderol US$ 10.000 atau Rp 153,48 juta (kurs US$/Rp 15.340).
Menurut Teguh, Bjorka memberikan total 10 ribu data sampel yang mana 25 nama teratas yang berada dalam daftar tersebut di antaranya Presiden Jokowi beserta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kemudian ada nama sejumlah menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
Baca Juga
Data Perpajakan Jokowi dan Menterinya Diretas dan Dijual, Begini Tanggapan DJP Kemenkeu
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.
Informasi mengenai bocornya data wajib pajak dari DJP Kemenkeu pertama kali diungkapkan oleh akun X @FalconFeedsio.