Data NPWP Bocor, Ini Perintah Jokowi kepada Kemenkominfo dan Kemenkeu
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal bocornya data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dirinya dan sejumlah menteri. Jokowi mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk secepatnya memitigasi kebocoran data NPWP ini. Tak hanya kedua kementerian itu, perintah serupa disampaikan Jokowi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Saya sudah perintahkan kominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk bssn untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di sela peresmian Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Baca Juga
NPWP Jokowi dan Sejumlah Menteri Bocor, Ini Kata Sri Mulyani
Jokowi mengatakan, kebocoran data ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai negara lain. Kebocoran data ini kemungkinan disebabkan keteledoran password atau penyimpanan data yang tersebar sehingga mudah diserang hacker.
"Karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," katanya.
Diberitakan, kebocoran data NPWP mencuat di linimasa setelah unggahan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Melalui akun X miliknya, @secgron, menjelaskan terdapat sebanyak 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.
“Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor hp, email dll,” tulis Teguh.
Baca Juga
Data Perpajakan Jokowi dan Menterinya Diretas dan Dijual, Begini Tanggapan DJP Kemenkeu
Teguh menjelaskan NPWP yang dibagikan peretas, di antaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi, Kaesang Pangarep, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beberapa menteri lainnya.