Data Perpajakan Jokowi dan Menterinya Diretas dan Dijual, Begini Tanggapan DJP Kemenkeu
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) angkat bicara terkait dengan dugaan bocornya data wajib pajak yang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh penting seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data wajib pajak yang viral di media sosial.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” katanya kepada Investortrust pada Rabu (18/9/2024) melalui platform pesan instan WhatsApp.
Sementara itu, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait dengan dugaan bocornya data wajib pajak dari DJP Kemenkeu.
Baca Juga
Investortrust sudah mencoba menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respons dari keduanya.
Menkominfo diketahui sudah membaca pesan yang dikirimkan oleh Investortrust melalui platform pesan instan WhatsApp, ditandai dengan tanda dua centang biru.
Berdasarkan unggahan akun X (d/h Twitter) Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Apriyanto @segcron pada Rabu (18/9/2024). Data wajib pajak yang dibocorkan di forum peretasan BreachForums memuat sejumlah informasi sensitif. Informasi tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, alamat surel (email), nomor telepon, dan tanggal lahir dari wajib pajak.
Sebagai catatan, BreachForum merupakan forum yang digunakan oleh peretas untuk berkomunikasi satu sama lain dan menjual data hasil peretasannya.
Baca Juga
Data Bocor Berulang Kali, Otoritas Perlindungan Data Pribadi Kian Mendesak
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di BreachForums. Dalam foto tersebut, tampak nama Bjorka yang selama ini dikenal sebagai pembocor data sejumlah instansi pemerintah di Indonesia dan tanggal unggah 18 September 2024.
Disebutkan bahwa ada ada 6,6 juta data wajib pajak yang dibocorkan untuk kemudian dijual di BreachForums. Data-tersebut dibanderol US$ 10.000 atau Rp 153,48 juta (kurs US$/Rp 15.340).
Menurut Teguh, Bjorka memberikan total 10 ribu data sampel yang mana 25 nama teratas yang berada dalam daftar tersebut di antaranya Presiden Jokowi beserta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kemudian ada nama sejumlah menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.
Informasi mengenai bocornya data wajib pajak dari DJP Kemenkeu pertama kali diungkapkan oleh akun X @FalconFeedsio.
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari DJP Kemenkeu, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, alamat surel, nomor telepon, dan tanggal lahir,” demikian cuitan dari akun X @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).
Walaupun demikian, akun X @FalconFeedsio menyebut belum bisa memastikan kebenaran dari klaim tersebut. “Keaslian klaim ini belum diverifikasi,” tulisnya.