Data NPWP Jokowi dan 6 Juta Wajib Pajak Bocor, Kemenkominfo Klarifikasi ke DJP
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya angkat bicara terkait dengan dugaan bocornya data nomor pokok wajib pajak (NPWP) 6,6 juta wajib pajak yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dari jumlah itu, terdapat data pajak sejumlah tokoh penting yang turut bocor, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pada Rabu (18/9/2024) terkait dengan kebocoran data tersebut.
“Saat ini, Kemenkominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP Kementerian Keuangan, dan Polri,” katanya melalui keterangan resmi Kemenkominfo, Sabtu (21/9/2024).
Baca Juga
DJP Bantah Data NPWP Jokowi dan 6 Juta Wajib Pajak Bocor, Ini Penjelasannya
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyatakan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data wajib pajak pada sistem informasi DJP Kemenkeu
"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024)
Dwi menegaskan struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Meski demikian, DJP tetap berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.
Kebocoran data jutaan wajib pajak itu salah satunya diungkap akun X atau sebelumnya Twitter, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Apriyanto @segcron, Rabu (18/9/2024). Data wajib pajak yang dibocorkan di forum peretasan BreachForums memuat sejumlah informasi sensitif. Informasi tersebut meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat, alamat surel (email), nomor telepon, dan tanggal lahir dari wajib pajak.
Sebagai catatan, BreachForum merupakan forum yang digunakan oleh peretas untuk berkomunikasi satu sama lain dan menjual data hasil peretasannya.
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di BreachForums. Dalam foto tersebut, tampak nama Bjorka yang selama ini dikenal sebagai pembocor data sejumlah instansi pemerintah di Indonesia dengan tanggal unggah 18 September 2024.
Disebutkan, ada ada 6,6 juta data wajib pajak yang dibocorkan untuk kemudian dijual di BreachForums. Data-tersebut dibanderol US$ 10.000 atau Rp 153,48 juta (kurs US$/Rp 15.340).
Menurut Teguh, Bjorka memberikan total 10.000 data sampel yang mana 25 nama teratas yang berada dalam daftar tersebut di antaranya Presiden Jokowi beserta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kemudian ada nama sejumlah menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkapnya.
Baca Juga
Data NPWP Bocor, Ini Perintah Jokowi kepada Kemenkominfo dan Kemenkeu
Informasi mengenai bocornya data wajib pajak dari DJP Kemenkeu pertama kali diungkapkan oleh akun X @FalconFeedsio
“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari DJP Kemenkeu, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, alamat surel, nomor telepon, dan tanggal lahir,” demikian cuitan dari akun X @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).