Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Tuntas Sebulan Lebih Cepat dari Target
JAKARTA, investortrust.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berhasil dirampungkan lebih cepat dari jadwal semula.
DPR awalnya menargetkan beleid tersebut rampung pada 15 Desember 2026. Namun, pengesahannya sudah dapat dilakukan pada Kamis (19/11/2026), atau hampir satu bulan lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan.
Baca Juga
"Belum sampai satu bulan, DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya," ujar Puan seusai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menegaskan, percepatan penyelesaian regulasi ini bukan dilakukan secara terburu-buru maupun akibat tekanan pihak tertentu. Menurutnya, DPR berkomitmen penuh menuntaskan aturan yang telah dinantikan publik selama 14 tahun terakhir tersebut secara komprehensif.
Baca Juga
Ia memaparkan, proses legislasi RUU Perampasan Aset telah melalui tahapan penyerapan aspirasi yang panjang dan mendalam. Tercatat, DPR telah menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) serta menyerap masukan langsung dari masyarakat di 15 provinsi.
Dengan proses pembahasan yang matang tersebut, Puan berharap undang-undang ini dapat memberikan manfaat maksimal sekaligus menjawab berbagai kekhawatiran yang sempat muncul di tengah masyarakat.
