DPR Siap Tancap Gas Bahas RUU Penyadapan setelah Rampungkan RUU Perampasan Aset
JAKARTA, investortrust.id - Komisi III DPR berkomitmen mempercepat agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan begitu proses perumusan RUU Perampasan Aset rampung. Langkah memperkuat regulasi khusus ini diambil untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman praktik penyadapan liar yang melanggar prosedur.
Dorongan pembentukan aturan penyadapan tersebut kian mencuat setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik nasional, hingga jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPR sendiri.
Baca Juga
Komisi III DPR Wacanakan Perppu Tindak Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan tindakan penyadapan tanpa payung hukum resmi merupakan ancaman nyata yang melanggar hak-hak dasar warga negara.
“Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan draf RUU Penyadapan saat ini masih berada dalam tahap penyusunan awal. Namun, Komisi III DPR telah memetakan prioritas legislasi dengan langsung tancap gas menggodok sejumlah aturan penting lainnya. Beberapa di antaranya RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat yang akan segera dibahas setelah RUU Perampasan Aset disahkan.
“Insyaallah selesai undang-undang perampasan aset ini, setelah itu kita gas undang-undang jabatan hakim, undang-undang advokat, dan undang-undang penyadapan. Jadi tiga undang-undang itu akan kita gas juga di periode ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi III melanjutkan pembahasan substansi daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset di tengah masa reses, Senin (9/11/2026).
Baca Juga
Komisi III DPR dan Kapolri Rapat Bahas Kasus Penyadapan Ilegal Kamis
"Kemarin DIM itu kan sebagian DIM substansi sudah dibahas, mungkin sepertiganya. Tiga perempatnya lagi akan kita bahas hari ini, kalau bisa, termasuk DIM substansi baru," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, pembahasan tersebut digelar untuk mengejar target pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026.
"Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur," tuturnya.
