Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang setelah Penantian 18 Tahun
JAKARTA, investortrust.id - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak draf regulasi tersebut sejak diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 lalu.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga
RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas
Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan laporan hasil pembahasan tingkat I yang telah dirampungkan bersama pemerintah sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026).
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan kepada seluruh anggota dewan yang hadir, yang kemudian dijawab setuju secara serentak dan disusul ketukan palu tanda pengesahan.
Dalam laporannya, Habiburokhman mengungkapkan terdapat setidaknya 10 pokok krusial yang diatur dalam undang-undang baru ini. Salah satu poin utamanya adalah perluasan jangkauan perampasan aset terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ujar Habiburokhman di hadapan forum paripurna.
Selain fokus pada pemulihan aset, regulasi ini juga menegaskan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi para pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya tetap dapat dijerat hukuman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati.
Terkait tata kelola, undang-undang ini mengatur kewenangan pengelolaan aset sitaan secara profesional dan akuntabel oleh badan yang berkompeten. Cakupan pengelolaan tersebut meliputi tahap penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga proses pengembalian atau pelepasan aset.
Baca Juga
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan di Paripurna DPR, Ini 10 Poin Pentingnya
Habiburokhman merinci bahwa sebelum dibawa ke rapat paripurna, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah membahas secara maraton sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Guna memastikan regulasi ini menyerap aspirasi publik secara komprehensif, Komisi III tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025 dengan melibatkan pakar hukum, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat sipil.
