DPR Bahas 4 RUU, Awasi 12 Isu Strategis Termasuk Kasus Penyadapan Prabowo

JAKARTA, investortrust.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akan membahas empat rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Sejumlah RUU tersebut, mencakup aturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, serta RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan agenda legislasi tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Selain melanjutkan pembahasan empat RUU, DPR juga berkomitmen mempercepat penyusunan sejumlah regulasi yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.

Baca Juga

KPK Periksa Anggota DPR dari Gerindra Anwar Sadad Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim

“DPR juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujar Puan, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di luar fungsi legislasi, DPR juga akan mengarahkan fungsi pengawasannya pada 12 isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah. Salah satu isu yang masuk dalam agenda tersebut adalah penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, DPR akan mengawasi penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana juga menjadi salah satu fokus pengawasan parlemen.

“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Puan.

Agenda pengawasan lainnya, meliputi gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri. DPR juga akan menyoroti perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Di bidang kesehatan dan pendidikan, parlemen akan mengawasi kesiapan serta akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk pemerataan program revitalisasi sekolah. Sementara di sektor keuangan, DPR akan memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.

Baca Juga

Puan Maharani Soroti Kasus Penyadapan Prabowo, DPR Desak Polisi Usut Tuntas Secara Transparan

Adapun di sektor energi, DPR akan mengawasi upaya penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Selain agenda legislasi dan pengawasan tersebut, Puan menyebut DPR juga akan memberi perhatian terhadap ketahanan fiskal APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat dinamika harga minyak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan pasar modal.

“DPR akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.