Mensos Gus Ipul Pastikan Peserta BPJS Kesehatan Nonaktif Bisa Dilayani di Faskes

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan kepastian terkait akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan yang status kepesertaannya sedang dinonaktifkan. Pemerintah berkomitmen agar tidak ada warga yang terhambat mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan (faskes).

Terkait skema pendanaan untuk mencakup layanan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Ipul ini pun menjelaskan bahwa hal itu akan melibatkan kolaborasi antarinstansi. Ia menekankan bahwa koordinasi antara kementerian terkait dan penyelenggara jaminan kesehatan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan anggaran ini.

"Pembiayaannya nanti akan dipikirkan, nanti akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dan dengan kami. Tetapi yang penting dilayani, karena ini sudah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR," ujar Gus Ipul saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026) malam.

Gus Ipul juga mengklarifikasi isu mengenai adanya penolakan pasien di rumah sakit akibat status BPJS yang tidak aktif. Berdasarkan data dan koordinasi yang dilakukannya dengan pihak BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum ditemukan laporan mengenai peserta nonaktif dari total 11 juta jiwa yang ditolak saat berobat.

"Dan tadi saya sudah tanya apakah ada dari 11 juta itu yang dinonaktifkan yang berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditolak? Dan saya mendapatkan jawaban dari BPJS Kesehatan tidak ada. Tidak ada, ya, dari peserta BPJS yang dinonaktifkan itu yang ditolak ketika berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan sampai hari ini," tegasnya.

Baca Juga

​Rapat Memanas, Komisi IX DPR Tagih Janji Menkes dan Mensos Soal Nasib 11 Juta Peserta PBI BPJS

Meski demikian, Kementerian Sosial tetap membuka diri terhadap laporan dari lapangan. Gus Ipul menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari anggota legislatif jika memang ditemukan kendala teknis di faskes tertentu guna memastikan pelayanan tetap berjalan lancar sesuai kesepakatan.

Selain urusan layanan kesehatan, Gus Ipul mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembenahan data kemiskinan dan kepesertaan bantuan sosial. Langkah ini selaras dengan mandat yang diberikan oleh Presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) terbaru mengenai akurasi data nasional.

"Kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pemutakhiran data agar data kita makin akurat. Sesuai dengan arahan Presiden lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2025, kita semua diminta untuk bisa terbuka dalam urusan data ini. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tapi justru kita buka agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi, masyarakat ikut bisa ngontrol, bisa memastikan, mungkin ada data-data yang tidak sesuai daripada kenyataan, tidak sesuai di lapangan," jelasnya.

Pemerintah berharap dengan adanya partisipasi publik, termasuk dari kalangan media, data yang digunakan untuk penyaluran bantuan dan jaminan kesehatan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Partisipasi aktif ini dinilai menjadi fondasi utama dalam penguatan sistem jaminan sosial nasional agar lebih tepat sasaran.

"Semua bisa dan punya kesempatan untuk memperbaiki data itu. Wartawan juga punya kesempatan untuk memperbaiki data itu lewat saluran-saluran yang sudah kita siapkan. Sungguh sangat kita, kita semua berterima kasih jika masyarakat ikut terlibat aktif dalam penguatan data kita agar lebih akurat," pungkas Gus Ipul.

Sebelumnya diberitakan, ruang rapat Komisi IX DPR seketika memanas saat agenda pembahasan progres kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berlangsung pada Rabu (15/4/2026). Perdebatan sengit pecah antara jajaran legislatif dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf terkait nasib jutaan warga yang dinonaktifkan dari sistem jaminan kesehatan negara.

Persoalan bermula ketika Mensos Saifullah Yusuf memaparkan data terkini mengenai upaya pemulihan status kepesertaan warga. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa dari total 11 juta peserta yang sempat dinonaktifkan, baru sebagian kecil yang statusnya kembali aktif.

"Jadi, total yang kemudian tetap aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan lewat berbagai segmen dari 11 juta itu ada 2.155.665 penerima manfaat," kata Saifullah, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026) siang.

Baca Juga

2,1 Juta Warga Telah Reaktivasi Data BPJS Kesehatan, 300 Ribu Kembali ke PBI Jaminan Kesehatan

Pemaparan tersebut sontak memicu reaksi keras dari pimpinan sidang. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris langsung melayangkan kritik tajam. Menurutnya, angka 2,1 juta tersebut jauh dari kesepakatan yang telah dibangun antara pemerintah dan DPR pada pertemuan Februari silam.

Charles mengingatkan kembali komitmen awal bahwa seluruh peserta PBI yang terdampak pembersihan data harus tetap dijamin hak kesehatannya. Ia melihat ada ketimpangan data yang sangat besar yang berpotensi merugikan masyarakat kecil.

"Kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien katastropik dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian. Artinya, masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini," ucap Charles.