Pasar Tertekan Gejolak Politik, Ekonom Minta Pemerintah Perkuat Komunikasi dan Empati
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyoroti gejolak politik yang tengah melanda Tanah Air dalam sepekan terakhir. Dinamika tersebut berpotensi memberi tekanan terhadap pasar keuangan, baik rupiah maupun bursa saham.
“Koreksi IHSG ke level 7.700 dan pelemahan rupiah ke Rp 16.400 harus jadi wake up call bagi pemerintah serta pemangku kepentingan. Pasar hanya bisa normal bila peran negara kuat dan ketertiban masyarakat terjaga,” jelas Fakhrul dalam risetnya, Senin (1/9/2025).
Baca Juga
Volatilitas Politik Meningkat, Saham Emiten Emas Ini Layak Dilirik
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kepercayaan publik lewat kebijakan yang jelas, komunikasi efektif, dan empati. “Rasa keadilan harus jadi prioritas karena aktivitas ekonomi terus meningkat. Kohesi sosial langsung maupun tidak langsung akan terdampak,” tegasnya.
Fakhrul menilai pelaku pasar saat ini sedang mengkalibrasi ulang ekspektasi, terlihat dari koreksi saham pada perdagangan hari ini. Namun, likuiditas tinggi tercermin dari permintaan kuat lelang SBN. “Pelemahan saham akan terbatas di level 7.700. Ini menandakan keyakinan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban,” imbuhnya.
Ia menambahkan, tingginya uang beredar menunjukkan sistem keuangan solid. “Meski begitu, untuk kembali ke tren naik butuh waktu. Follow up pemerintah atas isu terkini akan jadi perhatian utama,” paparnya.
Baca Juga
IHSG Ditutup Akhirnya Anjlok 1,21%, Sebaliknya 6 Saham ARA Dipimpin TMPO
Terkait rupiah, ia memperkirakan, pelemahan jangka pendek bisa menuju Rp 16.500 seiring kondisi risk off. Namun, secara menengah, prospek penguatan masih terbuka menuju di bawah Rp 16.000, ditopang ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan likuiditas domestik yang kuat.
“Likuiditas cukup, tapi arahan konkret pemerintah sangat dibutuhkan. Sebelum itu, IHSG akan bergerak dalam fase konsolidasi,” katanya.
Baca Juga
Fakhrul pun menyarankan langkah konkret bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan keamanan masyarakat, memastikan rasa keadilan lewat tindakan tepat, mempercepat realisasi APBN 2025 untuk mendukung daya beli, serta menjaga empati dalam komunikasi lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif.
“Semoga kondisi ekonomi terus membaik. Komunikasi dan aksi nyata, khususnya di sektor ekonomi, renewable energi, dan consumer di IHSG, layak diperhatikan,” pungkasnya.