Datangi Kantor Wapres, Komunitas Bitcoin Ungkap Sejauh Mana Bitcoin Dapat Bermanfaat bagi Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Cadangan Bitcoin kian banyak diambil sebagai langkah strategis beberapa negara untuk mendiversifikasi aset, melindungi nilai dari inflasi mata uang fiat, dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Negara-negara tersebut bahkan sudah mulai menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa mereka sebagai langkah strategis.
Namun sayangnya hal ini masih membutuhkan waktu untuk diterapkan di Indonesia. Meski begitu, pemerintah Indonesia sudah membuka ruang bagaimana Bitcoin (BTC) bisa mendukung Indonesia.
Hal itu nampak dari unggahan di X Bitcoin Indonesia di mana perwakilan komunitas belajar Bitcoin, Bitcoin Indonesia mendatangi Kantor Wakil Presiden (Wapres), Selasa (5/8/2025). Bitcoin Indonesia dipanggil ke Kantor Wapres untuk memberikan presentasi bagaimana Bitcoin bisa memberikan manfaat untuk negara.
"Sejauh ini, kami baru mengadakan presentasi dan diskusi terbuka tentang bagaimana Bitcoin dapat bermanfaat bagi Indonesia, serta tantangan utama yang perlu diatasi untuk melangkah maju," tulisnya.
Meski demikian, tidak ada diskusi khusus tentang penggunaan Bitcoin sebagai cadangan nasional. "Ini merupakan langkah yang menarik, tetapi masih dalam tahap awal," tulisnya lagi.
BIG NEWS: 🇮🇩 Indonesia is exploring Bitcoin as a national reserve.
— Bitcoin Indonesia (@bitcoinindo21) August 5, 2025
We were invited to the Vice President’s office to present how Bitcoin could benefit the country.
What we discussed could shape the future of Indonesia’s economic strategy. 🧵👇 pic.twitter.com/QGKgGRRgEU
Baca Juga
Sementara itu, Co-founder Bitcoin Indonesia Dimas Surya Alfaruq mengakui, tantangan untuk meliterasi Bitcoin masih cukup besar. "Meski tapi kalau negara tidak mau adopsi pun, Bitcoin bisa dimiliki oleh semua orang sekarang," ujarnya kepada Investortrust, Rabu (6/8/2025).
"Kerja Bitcoin Indonesia mengedukasi tentang Bitcoin akan terus jalan dan yang tidak mengadopsi akan ketinggalan, bahkan bisa jadi miskin," tambahnya.
Di sisi lain, kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat diharapkan bisa memimpin adopsi Bitcoin di Indonesia. Namun hal tersebut masih belum menemui kejelasan, lantaran sampai saat ini belum ada pernyataan lengkap dari Danantara untuk hal tersebut.
"No comment," ujar Managing Director Stakeholders Management Danantara Rohan Hafas, baru-baru ini saat ditanya Investortrust soal potensi investasi di Bitcoin.
Sebelumnya, usulan terhadap Dananatara juga mendapatkan respons dari OJK, regulator yang membidani sektor jasa keuangan, termasuk kripto. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menuturkan bahwa secara umum, setiap investasi, baik yang berasal dari insitusi, korporasi swasta, maupun individu harus sesuai dengan tujuan dan profil risiko masing-masing pihak.
Menurutnya, entitas manapun sebelum akhirnya memutuskan arah investasi. Perlu terus melakukan perumusan kebijakan dan strategi investasi secara mandiri, prudent dan akuntabel.
Hasan menyarankan, jika Danantara ingin mengeksplorasi aset digital, pendekatan yang lebih tepat saat ini adalah dengan mendukung pengembangan ekosistem teknologi keuangan melalui investasi strategis, termasuk dalam proyek-proyek tokenisasi aset dunia nyata (real world asset) yang memiliki underlying kuat dan manfaat ekonomi yag lebih terukur.
Baca Juga
Tak Mau Kalah dari AS, China Dikabarkan Diam-diam Persiapkan Cadangan Bitcoin
Ke depan, lanjut dia, OJK akan terus berperan aktif dan terus mendampingi berbagai lembaga keuangan, termasuk Danantara, untuk dapat berkontribusi langsung dalam mengembangkan inovasi keuangan digital di Indonesia.
“Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, mencegah adanya gangguan atas stabilitas sistem keuangan nasional, dan tentu juga mitigasi risiko, mengedepankan praktik market conduct yang baik dan pelindungan konsumen,” ucap Hasan.
Adapun negara-negara di Asia diyakini juga akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) yang akan membentuk cadangan strategis Bitcoin sebagai aset alternatif. Apalagi pemerintah AS saat ini memegang sekitar 200 ribu Bitcoin senilai lebih dari US$ 20 miliar, menjadikannya salah satu negara dengan kepemilikan kripto terbesar di dunia.
Selain AS, negara seperti China, Inggris, Bhutan, dan El Salvador juga memiliki cadangan Bitcoin signifikan. Teranyar, Bank Sentral Swiss (Swiss National Bank/SNB) juga berencana memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan moneternya, di samping emas. Hong Kong dan Jerman juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan AS untuk menjajaki penerapan Bitcoin sebagai aset cadangan. Bahkan, anggota parlemen di kedua wilayah itu telah menyampaikan proposalnya untuk cadangan Bitcoin.