Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) Didenda OJK, 6 Reksa Dananya Harus Dilikuidasi
JAKARTA, Investortrust.id – Manajer Investasi PT Minna Padi Aset Manajemen terkena sentil Otoritas Jasa Keuangan, dan dikenai denda sebesar Rp925 juta. Selain itu enam produk reksa dana yang dilansir harus dilikuidasi.
Disampaikan Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek (OJK) Yunita Linda Sari dalam surat keputusan yang ditandatangani 19 Desember 2023 lalu, disampaikan bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran di PT Minna Padi Aset Manajemen, dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis kepada perusahaan.
Dalam surat tersebut tertera bahwa terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM), OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp925 juta dan Perintah Tertulis untuk melakukan pembubaran atau likuidasi atas Reksa Dana Pringgondani Saham, Reksa Dana Pasopati Saham, Reksa Dana Amanah Saham Syariah, Reksa Dana Property Plus, Reksa Dana Keraton II, dan Reksa Dana Hastinapura Saham.
Baca Juga
Belum Lama Dikenai Sanksi, OJK Cabut Izin Usaha Corpus Sekuritas
“Pembubaran atau likuidasi harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan,” kata Yunita dalam pengumuman yang diterima Sabtu (23/12/2023).
Disampaikan Yunita, sanksi administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:
a. Ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;
b. Ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk Repurchase Agreement (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM;
c. ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPM junctis Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 33 POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 42 POJK 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM tidak mengelola Reksa Dana dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan transaksi pada kondisi terbaik demi kepentingan Reksa Dana, yaitu melakukan transaksi silang di luar rentang harga bursa atau tidak berdasarkan kondisi terbaik saat transaksi dilakukan.
Baca Juga
OJK Terbitkan 2 Sanksi untuk Pelaku Pasar Modal di Oktober 2023
Dalam surat keputusan tersebut, OJK juga mengenakan sanksi denda kepada Djajadi selaku Direktur Utama PT MPAM sebesar Rp200 juta karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan huruf b di atas.
Denda yang sama juga dikenakan kepada . Edi Suwarno selaku Pemegang Saham PT MPAM dikenakan sebesar Rp200 juta dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun, karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dan huruf b di atas.
Berikutnya sanksi berupa denda dikenakan kepada Eveline Listijosuputro selaku Komisaris PT MPAM sebesar Rp100 juta dan Sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun, karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b di atas.
Selanjutnya terhadap Budi Wihartanto selaku Direktur Investasi PT MPAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp100 juta karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c di atas.
Terhadap Henry Kurniawan Latief dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp100 juta karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a di atas.
Kepada tenaga pemasar PT MPAM, OJK mengenakan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis sebagai berikut:
a. Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp135 juta terhadap Imelda Susanti, Yuriaty Lionardi, dan Ruth Anugerahwati karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b di atas dan karena memasarkan dan/atau menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk yang ditawarkan.
b. Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp75juta terhadap Hendry Jaya Wiharta, Billy Kwanada, Carla Patricia, dan Hamzah Pertama karena memasarkan dan/atau menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk yang ditawarkan.