Indonesia Dinilai Butuh Perubahan Struktural untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%
JAKARTA, investrotrust.id - Ambisi Indonesia untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8% dinilai sulit tercapai tanpa perubahan struktural yang mendasar. Bonus demografi, stabilitas politik, dan kondisi makroekonomi yang selama ini terjaga dinilai penting, namun belum cukup untuk mendorong akselerasi pertumbuhan secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah dalam pidato pembukaan Prasasti Economic Forum 2026 bertema Navigating Indonesia’s Next Chapter di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah pembicara dalam forum tersebut adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Perdagangan dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, serta Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.
Baca Juga
Ironi "Green Finance": Ekonomi Rakyat yang Tertinggal dalam Narasi Keberlanjutan
Burhanuddin menjelaskan, selama lebih dari satu dekade Indonesia relatif konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun sekaligus mengindikasikan adanya batas struktural yang belum berhasil ditembus.
“Pertanyaannya sederhana: mengapa ekonomi kita seolah tertahan di titik itu? Mengapa tidak bisa keluar dari level itu? Mengapa ketika pemerintah mencanangkan pertumbuhan 8%, banyak pihak yang skeptis dan meragukan?” ujar Burhanuddin.
Ia menilai ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia, yakni kecenderungan untuk bertahan pada kondisi yang sama. Keberhasilan menjaga stabilitas makro dan politik justru menempatkan perekonomian pada titik keseimbangan dengan tingkat akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah.
“Perekonomian kita mencapai keseimbangan, tetapi dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah. Kita menjadi sangat pandai bertahan, tetapi kurang terlatih untuk melakukan lompatan,” katanya.
Baca Juga
Tingkatkan Kepercayaan Investor, Danantara Didorong Segera Masuk Pasar Saham
Menurut Burhanuddin, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh akumulasi faktor produksi, seperti penambahan tenaga kerja dan modal, bukan oleh peningkatan produktivitas. Pola ini dinilai mampu menjaga stabilitas, namun tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Selain itu, fragmentasi kelembagaan serta tingginya biaya koordinasi antarinstansi turut memperlambat transmisi kebijakan. Implementasi yang tidak merata dan mahalnya biaya kepatuhan membuat dunia usaha cenderung memilih kesinambungan dibandingkan transformasi, terutama di tengah ketidakpastian global.
“Fragmentasi kelembagaan dan tingginya biaya koordinasi menyebabkan transmisi kebijakan berjalan lambat, implementasi tidak merata, dan biaya kepatuhan bagi dunia usaha menjadi tinggi,” ujarnya.
Untuk keluar dari kondisi tersebut, Burhanuddin menegaskan, perlunya dorongan kuat berupa reformasi struktural. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi efisiensi ekonomi, termasuk pemberantasan korupsi serta penindakan terhadap penyalahgunaan izin dan sumber daya.
Baca Juga
“Perekonomian kita membutuhkan sebuah ‘gaya luar’ yang cukup kuat agar kita bisa keluar dari pola lama yang menghambat kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh lebih cepat,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, penguatan institusi pasar dan reorientasi kebijakan ke arah peningkatan produktivitas dinilai menjadi kunci. Upaya tersebut mencakup pendalaman keterampilan tenaga kerja, difusi teknologi, serta peningkatan kapasitas manajerial. Burhanuddin juga menekankan pentingnya peningkatan kredibilitas kelembagaan sebagai modal utama pertumbuhan.
“Kepercayaan terhadap institusi adalah modal utama untuk mendorong investasi, inovasi, dan keberanian mengambil risiko produktif,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai agenda reformasi tersebut sejatinya telah tertuang dalam kerangka kebijakan pemerintah saat ini. Tantangan ke depan adalah memastikan konsistensi, fokus, dan implementasi yang kredibel agar stabilitas ekonomi yang telah dicapai dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi, bukan justru menjadi batasnya.