Program Perumahan Prabowo Diprediksi Dongkrak Ekonomi hingga 5,7%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan program perumahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,7%.
Purbaya menjelaskan, meski perhitungan rinci kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) belum selesai, dampaknya diyakini besar, karena melibatkan banyak sektor industri.
Baca Juga
Anjlok 1,95% ke Level 8.060 Dinilai Wajar, IHSG Tengah Masuk Fase Konsolidasi
“Saya belum hitung berapanya, tapi signifikan. Ada konstruksi, semen, dan rumah dianggap investasi, jadi dampaknya menyebar ke semua sektor,” ujar Purbaya usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Jika program pembangunan tiga juta rumah berjalan sesuai rencana, menurut dia, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,6–5,7%. “Kalau programnya jalan, 5,6%–5,7%. Kata Presiden, kalau tumbuh di atas 5,5%, saya dapat hadiah,” canda Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menetapkan target pembangunan tiga juta rumah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Baca Juga
Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun Ekonomi Rakyat, Perumahan, dan Pendidikan
Dalam beleid tersebut, pemerintah menargetkan 67% rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan pembangunan 314.124 unit rumah setiap tahun.
“Pembangunan rumah baru ditetapkan sebanyak 476 unit, sedangkan rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya mencapai 38.504 unit. Pemerintah juga menargetkan hunian vertikal, seperti rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami), sebanyak 1.944 unit per tahun,” tertulis dalam Perpres 79/2025.
Selain itu, Prabowo menargetkan realisasi pembiayaan perumahan melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi 273.200 kepala keluarga (KK) hingga akhir 2025. Sementara itu, penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan secara terpadu di lahan seluas 177,84 hektare (ha) per tahun.