Dorong Program 3 Juta Rumah, Wamen Perumahan Bakal Usul Omnibus Law Perumahan
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah akan mengusulkan pembuatan Omnibus Law khusus Perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah Prabowo Subianto.
“Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan,” ucapnya dalam Dialog Program 3 Juta Rumah Seri Kedua di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
“Sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua malah pengen mempersulit, (pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit,” tegas Wamen Fahri.
Ia pun mengeklaim program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi dunia internasional. Fahri cerita diajak berkeliling sang Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.
Baca Juga
Menteri Perumahan Gandeng China-Abu Dhabi Dorong 3 Juta Rumah
“Saya diajak keliling oleh presiden (Prabowo Subianto) kemarin di Beijing, dua hari lalu saya balik dari Timur Tengah, itu minatnya (investor) luar biasa sebagai partner terutama di perkotaan,” ujar Fahri.
Lebih lanjut, ia memperinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, ketersediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah. Lalu, masalah perizinan.
“Kita terkenal sekali sebagai bangsa yang berbelit-belit, soal birokrasi (dan) perizinan. Maka, perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang gak punya uang gak dapat izin,” jelas Fahri.
Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air hingga sistem kelistrikan. Sedangkan yang keempat terkait skema keuangan.
“Yang ketiga yaitu infrastruktur lainnya terkait air, listrik dan sebagainya itu sedang kita tata juga. Dan yang terakhir soal skema keuangan,” tutup Wamen Fahri.
