Korupsi dan Regulasi Berbelit Bikin Usaha Mahal, Apindo Singgung soal Kepastian

JAKARTA, investortrust.id - Pelaku usaha menilai korupsi dan aturan yang tumpang tindih masih menjadi penyebab biaya berbisnis di Indonesia jauh lebih mahal dibanding negara tetangga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menekankan pentingnya kepastian hukum dan perbaikan regulasi agar iklim investasi tetap terjaga. 

Baca Juga

Apindo Sebut Pembebasan TKDN Tak Dorong Angka PHK, Tapi Bisa Tarik Investasi Baru

“High cost economy yang langsung terasa itu logistik dan bunga pinjaman. Namun, yang lebih berat adalah biaya yang tidak bisa dihitung, seperti over-regulated dan over-licensing. Itu semua membuat dunia usaha tidak pasti,” jelas Shinta dalam forum diskusi Meet the Leaders di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, meskipun pemerintah mendorong reformasi melalui UU Cipta Kerja, kenyataan di lapangan justru masih jauh dari harapan. Proses perizinan tetap berbelit dan kerap berbeda antara pusat dan daerah.

Shinta juga menyoroti praktik pungutan liar dan korupsi yang makin mempertebal ongkos berbisnis. Ia menyebut hal itu sebagai biaya siluman yang menurunkan kepercayaan investor. 

“Korupsi harus kita perangi bersama. Ini bukan hanya soal aturan, tetapi budaya dan mentalitas. Kalau tidak dibenahi, investor akan melihat Indonesia terlalu penuh risiko,” tegasnya.

Lebih lanjut, Apindo menilai kepastian hukum sangat penting untuk menekan biaya usaha dan menjaga daya saing. Tanpa kepastian, insentif fiskal maupun perbaikan infrastruktur tidak akan cukup menarik investor. “Bagi pengusaha, aturan yang berubah-ubah dan adanya biaya tidak resmi itu masalah serius. Kepastian hukum adalah pondasi kepercayaan,” jelas Shinta.

Baca Juga

PHK Massal Tokopedia: TikTok Tegaskan Strategi Bisnis di Indonesia

Meski begitu, ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan relaksasi impor dan digitalisasi perizinan. Namun, Shinta menekankan konsistensi pelaksanaan agar tidak sekadar berhenti di atas kertas.

“Dunia usaha butuh kepastian, bukan kejutan aturan baru. Kalau masalah regulasi dan korupsi tidak ditangani serius, biaya berbisnis di Indonesia akan terus lebih mahal dari negara lain,” pungkasnya.