Banggar DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2024 akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
“Semua fraksi setuju (untuk disahkan) tanpa catatan,” ujar Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dalam rapat Banggar di DPR RI, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi sikap delapan fraksi yang menyetujui pengesahan RUU tersebut. Menurutnya, tahun 2024 merupakan periode penuh tantangan akibat tekanan geopolitik, konflik global, hingga dampak El Nino.
“Tahun 2024 adalah tahun yang tidak mudah,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, konflik Rusia-Ukraina yang berlarut-larut serta eskalasi di Timur Tengah mengganggu logistik global, termasuk jalur Laut Merah dan Terusan Suez. Di Asia, memuncaknya ketegangan Taiwan–China yang melibatkan Amerika Serikat semakin menambah ketidakpastian.
“AS waktu itu menaikkan tarif impor terhadap produk-produk China, termasuk kendaraan listrik, baterai, dan mineral kritis,” jelasnya.
Baca Juga
Ketua Banggar: Belanja RAPBN 2026 Diproyeksikan Tembus Rp 3.820 Triliun
Selain itu, super election di 70 negara dunia menimbulkan ketidakpastian pasar, tertahannya investasi, serta gangguan rantai pasok global.
Di sisi lain, bencana El Nino pada 2024 mendorong lonjakan harga pangan dunia. Beberapa negara membatasi ekspor komoditas penting, seperti India yang membatasi ekspor beras, gula, dan bawang, serta Rusia yang menahan ekspor gandum dan minyak bunga matahari.
Dampak kondisi tersebut membuat inflasi pangan di Indonesia melonjak hingga double digit, sebesar 10,3% (yoy), sementara inflasi inti meningkat menjadi 3,1% (yoy). “Beras menjadi penyumbang inflasi utama,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tekanan, Sri Mulyani menegaskan pengalaman tahun 2024 memberikan banyak pelajaran untuk memperkuat desain APBN di tahun-tahun berikutnya.
“Seluruh masukan tentu sangat penting untuk menjaga agar APBN tetap menjadi instrumen yang berkelanjutan, serta menjadi penopang dan pendukung pembangunan Indonesia,” tegas Bendahara Negara itu.