Banggar DPR Lanjutkan Pembahasan RUU P2 APBN 2024 di Tingkat Panja

JAKARTA, investortrust.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (P2 APBN) 2024 di tingkat panitia kerja (panja). Keputusan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

“Nanti kita akan bentuk dua panja, panja perumus kesimpulan dan panja draf,” kata Ketua Banggar, Said Abdullah di ruangan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Said mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga defisit 2,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Angka ini jauh lebih rendah dari proyeksi yang diajukan pemerintah  sebesar 2,7% dari PDB.

Baca Juga

Sri Mulyani: APBN 2024 Tahan Guncangan dari Gejolak Geopolitik Global hingga El Nino

“Ketika laporan semester, pemerintah menyampaikan (defisit) 2,7% (dari PDB). Tapi, pemerintah mampu menekan itu (defisit) menjadi 2,3% (dari PDB). Bagi saya, itu sesuatu yang patut mendapat apresiasi,” ujar dia.

Said mengingatkan pemerintah agar melaksanakan 18 rekomendasi yang diajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK tersebut menyangkut tata kelola yang harus diperbaiki Kemenkeu.

Kinerja APBN 2024 yang membaik pada semester II-2024, menurut Said Abdullah, terjadi karena pendapatan negara yang meningkat. Dengan kondisi itu, pemerintah mampu menyeimbangkan anggaran pemerintah.

“Walaupun pada saat itu ada transisi pemerintahan ke pemerintahan yang baru,” kata Menkeu, Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengungkapkan, prinsip pengelolaan APBN 2024 menyasar pembiayaan neto yang mencapai Rp 554,89 triliun. Angka ini melebihi target pembiayaan neto atau 102,56% dari target

Pemerintah beralasan pembiayaan neto yang melebihi target itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari pembiayaan pada tahun-tahun transisi.

Baca Juga

Banggar DPR Sepakat Penggunaan Sisa Anggaran dan Proyeksi Defisit APBN 2024

“Komposisi pembiayaan tetap terjaga antara mata uang rupiah, terutama dari domestic issuance makin memperkecil dari peranan asing maupun dari mata uang nonrupiah,” tutur dia.

Sri Mulyani menjelaskan, sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa pada 2024 mencapai Rp 45,7 triliun. Angka ini naik Rp 26,35 triliun atau 136% dari 2023.

“Kenaikan Silpa ini kami sengaja, dalam situasi pemerintahan baru, pemerintah harus memiliki buffer cash yang cukup pada awal tahun karena berbagai ketidakpastian global dan kabinet yang dalam masa transisi,” ucap dia.