Seluruh Fraksi Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Dilanjutkan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2024 dilanjutkan. Keputusan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir usai mendengar pandangan dari delapan fraksi di DPR.
“Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat bamus (badan musyawarah) antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 26 Mei 2025, tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN TA 2024 akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR tanggal 15 Juli 2025,” kata Adies, saat sidang paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV 2024-2025, Selasa (8/7/2025).
Terdapat beberapa catatan mengenai pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN 2024. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan pemerintah tak dapat mencapai sasaran pembangunan pada 2024.
Anggota Fraksi PDIP Harris Turino menyebut capaian tingkat kemiskinan menyentuh angka 8,57%. Artinya, meleset dari target yang dicanangkan pemerintah yaitu 6,5% hingga 7,5%.
“Sasaran gini rasio ditargetkan 0,374 sampai 0,377, capaiannya 0,381. Sasaran nilai tukar nelayan ditargetkan 107 sampai 110, capaiannya di 101,76. Pemerintah harus menyampaikan langkah-langkah korektif dan tindak lanjut yang efektif sehingga tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” kata Harris.
Selain itu, Harris juga menyampaikan pemerintah perlu menyampaikan kinerja K/L dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan. Catatan lainnya mengenai bagaimana realisasi belanja wajib atau mandatory spending sebesar 20% untuk pendidikan.
Baca Juga
Banggar DPR Setujui Penggunaan Dana SAL Rp 85,6 T untuk Tutup Defisit APBN
“Pemerintah juga harus menyampaikan laporan kinerja BUN (Bendahara Umum Negara)” ujar dia.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengatakan mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu merealisasikan penerimaan negara lebih dari target menjadi Rp 2.850,6 triliun dan belanja negara terserap hingga Rp 3.359,7 triliun.
“Sehingga realisasi defisit anggaran hanya sebesar Rp 509,16 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Ini menunjukkan kinerja APBN yang solid dan stabil,” kata Puteri.
Meski demikian, Fraksi Golkar memberikan catatan perihal efisiensi penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan defisit. Menurut Puteri, penggunaan SAL untuk membiayai defisit APBN 2024 belum efisien, sehingga butuh penjelasan rinci.
“Penggunaan SAL sebagai bantal fiskal pada tahun 2024 hanya sebesar Rp 56,4 triliun, padahal posisi SAL pada awal 2024 sebesar Rp 459,5 triliun,” kata dia.
Selain dua catatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra menyoroti lifting minyak dan gas bumi yang lebih rendah dari target dalam asumsi makro APBN 2024.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Sabam Rajagukguk menyatakan realisasi lifting minyak bumi pada 2024 sebesar 579.660 barel minyak per hari atau bph. Angka ini lebih rendah dari target APBN 2024 sebesar 635.000 bph. Sementara itu, realisasi lifting gas bumi sepanjang 2024 hanya 1,026 juta barel setara minyak per hari (bsmph) di bawah target APBN 2024 yang sebesar 1,033 juta bsmph.
“Fraksi Partai Gerindra DPR mendukung pemerintah untuk mendorong pertumbuhan operasi pada sektor hulu dan implementasi kebijakan lainnya sehingga dengan pencapaian target lifting minyak dan gas bumi dapat meningkatkan pengaruh positif terhadap APBN ke depan,” jelas Sabam.
Selain itu, Sabam juga meminta pemerintah memperbaiki anggaran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama pada sektor pendidikan dan transfer ke daerah (TKD).