Seluruh Fraksi di DPR Setuju Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 Dilanjutkan

JAKARTA, investortrust.id - Seluruh fraksi di DPR menyetujui dilanjutkannya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2026. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pembahasan RAPBN 2026 tersebut di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi XI.

Wakil Ketua DPR Adies Kadier mengatakan tanggapan umum pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi di DPR akan disampaikan pada rapat paripurna Selasa pekan depan, (26/8/2025).

Dalam penyampaian pandangannya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rio J. Dondokambey meminta pemerintah untuk menjelaskan rencana transformasi dan tahapan perubahan struktur ekonomi. Sehingga akan terlihat dalam sosial, ekosistem, birokrasi, dan kemandirian rakyat.

PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya penjelasan mengenai sumber pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah harus menjabarkan sumber-sumber tambahan penerimaan pajak pada tahun 2026,” kata Rio, saat rapat paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Ruang Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Selain itu, PDI Perjuangan juga meminta pemerintah menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata. 

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra Danang Wicaksana membacakan keputusan fraksi yang menyepakati dilanjutkannya pembahasan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di tingkat selanjutnya. Sebagai partai pendukung pemerintah, Gerindra melihat target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% sebagai optimisme yang terukur.

Baca Juga

Target Pajak RAPBN 2026 Dinilai Berat, CSIS Ingatkan Risiko Tekan pada Ekonomi

“Fraksi Gerindra memandang asumsi ekonomi makro yang disusun pemerintah harus ditopang kebijakan nyata yang menjaga daya beli dan mendorong konsumsi rumah tangga,” kata Danang.

Danang mengatakan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan pertahanan menjadi satukan tarikan nafas yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, Gerindra mendukung sepenuhnya postur APBN 2026 dan proyeksi belanja dan pendapatan negara.

“Fraksi Gerindra memandang positif usulan pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,48% dari PDB,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama anggota Fraksi PKB Ratna Juwita Sari berharap postur APBN 2026 yang dibuat pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi bisa dikawal dengan ketat. PKB berharap anggaran pemerintah dapat menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat.

Sejalan dengan itu, PKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4% sebagai target yang moderat. Untuk mewujudkannya, diperlukan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas dan hilirisasi konsisten.

Meski demikian, PKB berharap pemerintah menaikkan asumsi lifting minyak dan gas bumi. Sebab, asumsi lifting minyak dan gas bumi yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2026 belum mencerminkan upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Untuk tingkat pengangguran terbuka, PKB meminta proyeksi sebesar 4,4% hingga 4,96% perlu ditekan ke bawah. “Pemerintah harusnya lebih optimis, sebab bonus demokrasi bisa kita perjuangkan untuk menjadi modal jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan dukungan kepada UMKM,” kata Ratna.