Mendagri Tito : TKD Dialihkan ke Pusat, Daerah PAD Rendah Jadi Prioritas
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan alasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 yang turun sebesar 24,8% secara tahunan menjadi Rp 650 triliun. Kondisi ini karena sebagian besar anggaran TKD mulai dialihkan ke pemerintah pusat.
“TKD sebagian dialihkan ke pemerintah pusat, (anggaran yang dialihkan) tersebar di K/L (Kementerian/Lembaga),” ujar Tito dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Anggaran Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sebagaimana diketahui, RAPBN 2026 anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, angka ini mengalami penurunan sebesar 24,8% dari APBN outlook TKD 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.
Dalam paparannya, anggaran tersebut mencakup program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pendidikan, Kartu Sembako, dan iuran jaminan kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan dana untuk makan bergizi gratis, subsidi non-energi termasuk KUR dan pupuk, subsidi energi, serta dukungan bagi tenaga pendidik non-PNS.
Selain itu, dialokasikan anggaran untuk infrastruktur meliputi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, irigasi, serta lumbung pangan. Program lainnya mencakup renovasi sekolah, penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, cadangan pangan, pengembangan kampung nelayan dan pergaraman nasional, serta pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda.
Baca Juga
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan memberi perhatian khusus kepada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. “Kami akan memberikan masukan pada ekonomi itu, yang mereka sangat tergantung, agar pemerintah ini berjalan tetap stabil. Belanja pegawai, operasional, dan program standar minimal harus tetap berjalan, sedangkan yang lain diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, adapun PAD umumnya bersumber dari pajak, retribusi, serta usaha yang dikelola pemerintah daerah. Ia mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan PAD tanpa membebani masyarakat.
“Di antaranya misalnya menghidupkan kemudahan usaha, perizinan, ada mal-mal dengan publik yang sudah dibuka untuk mempermudah masyarakat berusaha. Banyak daerah yang sukses karena itu,” pungkasnya.