Tembaga RI Bebas Tarif di AS, Rosan: Nikel dan Sawit Masuk Tahap Negosiasi

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi bahwa komoditas tembaga asal Indonesia telah dibebaskan tarif masuk oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya dengan tarif 19%. Implementasi tarif ini resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (7/8/2025).

“Kebetulan untuk tembaga sudah disetujui (AS) menjadi 0%,” kata Rosan dalam forum Indonesia-Japan Executive Dialogue, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga

Mendag Budi Pede Tarif Trump 19% Bakal Dongkrak Ekspor Indonesia ke AS

Kebijakan tarif ini merupakan bagian dari kebijakan resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sejak April lalu. Secara umum, Indonesia masih dikenakan tarif 19% untuk sejumlah produk. Namun, komoditas yang tidak diproduksi di AS memiliki peluang dikenakan tarif lebih rendah, bahkan 0%.

Selain tembaga, pemerintah tengah mengupayakan penurunan tarif untuk komoditas lain, seperti nikel dan kelapa sawit. Rosan mengatakan, saat ini tim dari Indonesia masih bernegosiasi dengan perwakilan dagang AS (USTR).  “Itu kan baru satu yang disetujui, nanti sedang negosiasi tim dengan USTR, sedang berjalan untuk beberapa produk lainnya yang memang tidak bisa dihasilkan di Amerika Serikat,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Giffari Ramadhan mengatakan tarif sejumlah produk Indonesia akan dinegosiasikan ulang dengan AS. Wacana ini muncul karena di joint statement yang dikeluarkan Gedung Putih disebut mengenai produk-produk yang tidak diproduksi di Amerika secara natural.

Baca Juga

Trump Tekan India, Kenakan Tarif Tertinggi 50% Gara-gara Minyak Rusia

“Tapi apakah mungkin nanti kita bisa buka diskusi juga, apakah produk-produk yang sifatnya produk padat karya ini juga mendapatkan preferensial itu,” ujar Giffari, ditemui usai menghadiri diskusi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Giffari menjelaskan komoditas hasil padat karya itu penting karena dapat membuka lapangan kerja bagi Indonesia. Sebab, jika memang negosiasinya tak berhenti di 19% dan ada ruang diskusi lanjutan, komoditas itu bisa disampaikan.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan negosiasi pengecualian terhadap beberapa komoditas ekspor Tanah Air sedang dibicarakan. “Sedang kita kirim suratnya ke sana kita sedang siapkan list barangnya, nanti kalau oke benar kita sampaikan, tapi kurang lebih barangnya ya yang itu saja,” tegas Susi, sapaannya.