Menkeu Tegaskan Jaga APBN dan Danantara
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Pihaknya juga menjaga kepercayaan presiden, rakyat, dan para pelaku pasar.
"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent. Ini transparan," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (08/04/2025).
Ia menjelaskan, APBN kuartal I-2025 sustainable. Defisit APBN hanya Rp 104,2 triliun hingga Maret 2025 atau setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi ini sekitar 16,9% dari target defisit pada APBN 2025 senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
Mantan Managing Director Bank Dunia ini juga mengeklaim penerimaan pajak sudah mengalami perbaikan. Kondisi ini membuat postur APBN 2025 sampai dengan akhir Maret membaik.
“Kemarin headline (berita) seolah-olah mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi. Kenapa kami menunda konferensi pers karena datanya masih sangat likuid dan dinamis,” ujar Sri Mulyani.
Kondisi data penerimaan pajak yang masih fleksibel, lanjut dia, muncul karena kehadiran sistem pajak digital baru Cortex. Selain itu, kata Sri Mulyani, ada penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada pajak penghasilan (PPh) 21 dan restitusi perusahaan berskala besar.
Menurut Menkeu, penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 sudah berbalik arah dari titik kontraksi. “Ini sekarang (per Maret 2025) sudah positif, turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” kata dia.
Sementara berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak Januari-Maret tahun ini Rp 322,6 triliun. Ini sekitar 14,7% dari target APBN Rp 2.189,3 triliun.
"Jadi, kami meminta agar tidak mengkhawatirkan kondisi APBN jebol akibat berbagai program langsung ke masyarakat. Seperti diketahui, APBN digunakan untuk membiayai berbagai program. Ini di antaranya subsidi pupuk 1,3 juta ton untuk tiga bulan pertama, subsidi BBM (bahan bakar minyak), subsidi listrik, dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dirasakan 2,6 juta penerima. Bahkan ada inisiatif-inisiatif baru, itu semuanya sudah dibiayai di dalam amplop APBN. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” kata Sri Mulyani.
Baca JugaMenkeu Sri Umumkan Realisasi APBN Defisit Rp 104,2 Triliun per Maret
Sri Mulyani mengatakan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto ada di dalam ruang APBN. Program pemeriksaan kesehatan gratis, lanjut dia, juga sudah masuk di dalam anggaran APBN.
“Ada pula pembangunan koperasi desa, nanti akan menggunakan dana desa. Pemerintah sedang mengupayakan governance tetapi tidak menambah perkiraan anggaran. Ini termasuk anggaran alutsista dan industri pertahanan dalam negeri. Jadi kami menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor of confidence,” ucap dia.
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan Danantara yang dikembangkan termasuk penggunaan dividennya juga diperhitungkan pemerintah. Proses perhitungan juga melibatkan BUMN dan Danantara.
Menurutnya, Danantara telah memiliki sistem whistle blower dan oversight yang cukup kuat, sehingga tidak ada konflik kepentingan serta bebas korupsi. “Kami akan terus bersama-sama teman-teman BUMN dan Danantara. Ini akan terus kita sampaikan kepada para investor,” kata dia.
Realisasi Belanja
Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut, realisasi defisit APBN tersebut berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun hingga Maret 2025, atau 17,2% dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.
Realisasi pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 400,1 triliun atau 16,1% dari target 2025 senilai Rp 2.490,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target APBN Rp 513,6 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak Rp 322,6 triliun hingga Maret 2025 atau 14,7% dari target APBN Rp 2.189,3 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.
"Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun, serta transfer ke daerah Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target Rp 919,9 triliun," ucapnya.
Detail dari belanja pemerintah pusat itu terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu Rp 1.160,1 triliun. Selain itu, belanja non-K/L Rp 217,1 triliun atau 14,1% dari target APBN Rp 1.541,4 triliun.
"Hingga Maret 2025, terjadi surplus keseimbangan primer Rp 17,5 triliun. Sedangkan dalam sasaran APBN tahun 2025 defisit Rp 63,3 triliun. Artinya, persentase terhadap APBN 2025 minus 27,7%," paparnya.
Sedangkan untuk realisasi pembiayaan anggaran senilai Rp 250 triliun hingga Maret. Ini sudah mencapai 40,6% dari target APBN 2025 Rp 616,2 triliun.