Menkeu: Realisasi APBN Defisit Rp 104,2 Triliun hingga Maret
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi APBN defisit Rp 104,2 triliun hingga Maret 2025 atau setara 0,43% dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi ini baru sekitar 16,9% dari target defisit pada APBN 2025 senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
"Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent. Ini transparan," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (08/04/2025).
Mantan Managing Director Bank Dunia ini juga mengeklaim penerimaan pajak sudah mengalami perbaikan. Kondisi ini membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sampai dengan akhir Maret membaik.
“Kemarin headline (berita) seolah-olah mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi. Kenapa kami menunda konferensi pers karena datanya masih sangat likuid dan dinamis,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga
Kondisi data penerimaan pajak yang masih fleksibel, lanjut dia, muncul karena kehadiran sistem pajak digital baru Cortex. Selain itu, kata Sri Mulyani, ada penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada pajak penghasilan (PPh) 21 dan restitusi perusahaan berskala besar.
Menurut Menkeu, penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 sudah berbalik arah dari titik kontraksi. “Ini sekarang (per Maret 2025) sudah positif, turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” kata dia.
Sementara berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak Januari-Maret tahun ini Rp 322,6 triliun. Ini sekitar 14,7% dari target APBN Rp 2.189,3 triliun.
Baca JugaBeda Vietnam, Airlangga Sebut RI Tak Perlu Khawatir Tarif AS
Sri Mulyani optimistis penerimaan pajak akan terus berbalik arah. Bahkan, dalam keyakinannya, berbagai program yang didesain dalam APBN 2025 tetap berjalan baik.
“Presiden memang banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap pruden dan sustainable. Ini menjadi anchor bagi kami untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang secara fundamental masih baik,” kata dia.
Realisasi Belanja
Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut, realisasi defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai Rp 516,1 triliun hingga Maret 2025, atau 17,2% dari target tahun ini Rp 3.005,1 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target Rp 3.621,3 triliun.
Realisasi pendapatan negara itu terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan Rp 400,1 triliun, atau setara 16,1% dari target 2025 senilai Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target Rp 513,6 triliun. Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak Rp 322,6 triliun per akhir Maret 2025 atau 14,7% dari target Rp 2.189,3 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp 301,6 triliun.
"Adapun belanja negara yang sudah senilai Rp 620,3 triliun berasal dari realisasi belanja pemerintah Pusat Rp 413,2 triliun, atau 15,3% dari target Rp 2.701,4 triliun, serta transfer ke daerah Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target Rp 919,9 triliun," ucapnya.
Detail dari belanja pemerintah pusat itu terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sudah sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dan belanja non-K/L Rp 217,1 triliun, setara 14,1% dari target Rp 1.541,4 triliun.
"Hingga Maret 2025, terjadi surplus keseimbangan primer Rp 17,5 triliun. Sedangkan dalam sasaran APBN tahun 2025 defisit Rp 63,3 triliun. Artinya, persentase terhadap APBN 2025 minus 27,7%," paparnya.
Sedangkan untuk realisasi pembiayaan anggaran senilai Rp 250 triliun. Ini sudah mencapai 40,6% dari target APBN Rp 616,2 triliun.
Rincian Penerimaan Pajak Bruto
Menkeu menjelaskan lebih lanjut penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 yang sudah berbalik arah dari titik kontraksi. Pada Maret 2025, angka penerimaan pajak bruto tercatat Rp 170,7 triliun.
"Data sebelumnya menunjukkan, penerimaan pajak bruto pada Januari 2025 sebesar Rp 159,1 triliun atau terkontraksi 13,4% secara tahunan. Kontraksi juga masih dirasakan pada penerimaan pajak bruto pada Februari 2025 yang sebesar Rp 140,1 triliun atau turun 4% secara tahunan. Namun, sekarang (per Maret 2025) sudah positif 9,1% turning around, kelihatan sudah mulai baik. Pada Maret 2025, angka penerimaan pajak tercatat Rp 170,7 triliun,” kata dia.
Tetapi, penerimaan pajak ini masih rendah jika dibandingkan periode sama tiga bulan pertama tahun lalu. Dokumen yang didapat investortrust.id dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pertumbuhan penerimaan pajak secara kumulatif Januari-Maret 2025 masih terkontraksi 3,3%.