Penundaan Pengangkatan CASN Perlu Mitigasi
JAKARTA, investortrust.id - Penundaan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) oleh pemerintah perlu mitigasi atau langkah-langkah mengurangi dampak negatifnya. Keputusan pemerintah menunda pengangkatan CASN ini berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024 mengenai penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CASN.
Surat ini memuat pengangkatan CPNS yang seharusnya pada 22 Februari 2025 hingga 23 Maret 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seharusnya pada Februari 2025 hingga Juli 2025. Tetapi, jadwal itu berubah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut, pengangkatan CPNS secara serentak akan dilakukan pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026. “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu, karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini.
Baca Juga
Pengaruhi Kredibilitas Pemerintah
Pengamat kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, keputusan penundaan pengangkatan CPNS 2025 dapat memengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggaran rekrutmen ASN. “Penundaan ini juga dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah sebagai penyelenggara rekrutmen,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (10/3/2025).
Menurut Achmad, langkah pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS dapat dianggap blunder, jika tidak disertai dengan solusi bagi para peserta yang terdampak. Sebab, para CASN ini harus menghadapi periode tanpa penghasilan yang dapat memengaruhi perekonomian mereka.
Penundaan ini juga berdampak ke sektor ekonomi. Sebagian peserta yang telah lulus seleksi CPNS 2024 memiliki dampak terhadap ekonomi yang signifikan. Mereka tidak hanya berkorban waktu, namun banyak yang juga sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
“Situasi itu dapat menimbulkan kesulitan finansial dan dampak lain. Ini terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga atau kewajiban finansial lainnya,” kata dia.
Achmad mengatakan dengan berkurangnya pendapatan daya beli akan menurun. Ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Baca Juga
Penurunan konsumsi ini dapat menyebabkan tekanan deflasi, di mana harga barang dan jasa menurun akibat permintaan yang melemah. Deflasi dapat menimbulkan efek negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan produsen dan peningkatan pengangguran.
Selain itu, penundaan pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 berarti para calon ASN tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Ini termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), pada tahun tersebut.
Hal ini dapat mempengaruhi perencanaan keuangan mereka, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri, di mana kebutuhan konsumsi biasanya meningkat. Penundaan ini menambah ketidakpastian bagi para calon ASN, yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi mereka, seperti menunda pembelian barang-barang tahan lama atau investasi lainnya.
“Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi rumah tangga,” ucap dia.