Ombudsman Nilai Penundaan Pengangkatan CASN Bakal Ganggu Pelayanan Publik
JAKARTA, Investortrust.id - Ombudsman menilai penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) akan mengganggu pelayanan publik. Hal ini karena peran CASN penting dalam peningkatan pelayanan publik di instansinya masing-masing.
"Ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan," kata anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (12/3/2025).
Untuk itu, Ombudsman meminta pemerintah mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan tersebut. Robert mengungkapkan, selain berdampak terhadap pelaksanaan layanan publik, juga ada potensi maladministrasi pelayanan bidang kepegawaian CASN.
"Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya," ujarnya.
Ombudsman juga meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024. Robert menjelaskan, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar kondisi perekonomiannya tidak terganggu serta tidak terjebak dalam situasi ketidakpastian. Ombudsman juga mengimbau kepada pemerintah untuk menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.
"Sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya. Kementerian PANRB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak)," ucap Robert.
Ombudsman menilai pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN TA 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. Ombudsman juga berharap perbedaan tafsir atas hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan pemerintah dapat diselesaikan.
"Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR dengan pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Hal ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan dapat berdampak positif kepada upaya penyelesaian permasalahan penundaan pengangkatan CASN TA 2024," tegas Robert.
Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan maladministrasi pada proses seleksi CASN TA 2024 melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi. Menurut Robert jalur mekanisme kelembagaan resmi seperti ini menjadi pilihan dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi atau administrative-justice dan ekspresi hak demokrasi warga. (C-14)