Tantangan Pembangunan Infrastruktur dengan Anggaran Terbatas di Era Prabowo Subianto

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) lalu.

Prabowo berpesan kepada seluruh kementeriannya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia Emas tahun 2045 dengan “kehati-hatian.”

“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyadari besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk mendukung program besar Asta Cita yang diusungnya. Sejumlah program unggulan yang diyakini akan membawa Indonesia ke arah pertumbuhan ekonomi 8% ke depan antara lain swasembada  pangan, dan energi, program 3 juta hunian per tahun, serta program makanan bergizi gratis.

Pemerintahan Prabowo – Gibran sendiri harus ekstra hati-hati menggelontorkan anggaran di tahun depan, di tengah potensi pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi stagnan akibat tensi geopolitik dunia yang masih meningkat, dan porsi pasar ekspor yang juga menghadapi tantangan di era Donald Trump memimpin Amerika Serikat.

Dana Moneter Internasional (IMF) misalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025  akan stagnan di angka 3,2%. Sementara  untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF memproyeksikan angka 5,1% pada tahun 2025-2029. Proyeksi ini didasarkan pada kebijakan anggaran pemerintah, serta kebijakan pengeluaran dan pendapatan dalam jangka menengah.

Di sisi lain Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Indonesia hanya akan mencapai 5,1% pada tahun 2025, sedikit lebih rendah daripada target pemerintah yakni 5,2%.

Maka bisa dimaklumi jika pemerintah harus mulai menelisik secara ekstra hati-hati, tiap anggaran yang akan dikucurkan untuk melumasi perekonomian. Nah salah satu pos anggaran yang ikut ‘dicukur’ oleh Prabowo di antaranya adalah pos anggaran untuk pengembangan infrastruktur.  

Disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dana atau anggaran infrastruktur akan ditahan terlebih dahulu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menyesuaikan dengan Astacita yang terfokus pada ketahanan pangan. 

Baca Juga

Stimulus dan Perbaikan Infrastruktur, Tarik Dana Asing Long Term

''Angka detilnya belum, karena kan kami lagi diskusi terus sama Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman). Dan juga kan semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) sesuai arahan Pak Presiden,'' kata Menteri Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024) lalu.

Di sisi lain, Menteri Dody mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PU sebesar Rp 116,23 triliun menjadi 110,95 triliun.

“Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 T untuk Kementerian PU,” kata Menteri Dody.

Dody menerangkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas Kementerian PU TA 2025, mulai dari pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalan tol, pembangunan SPAM dan SPAL, penataan kawasan pariwisata, pembangunan sekolah dan madrasah, rehabilitasi dan renovasi pasar, hingga prasarana olahraga.

“Kementerian PU pada hari ini fokus terhadap program-program 2025, sehingga apa yang sudah kita programkan bisa kita jalankan,” ujar dia.

Baca Juga

Pemerintah Tahan Sementara Anggaran untuk Infrastruktur Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Diketahui, anggaran Kementerian PU di tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun itu telah disisihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kurang lebih Rp 5,2 triliun.

Adapun anggaran Rp 116,23 triliun tersebut turun sekitar Rp 30,75 triliun dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 146,98 triliun.

Lantas apa yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di era Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di lima tahun mendatang?

Terpisah, Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menyatakan, pemerintah harus tegas mengambil langkah pasti dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang dapat menyokong Astacita Prabowo Subianto, khususnya di ketahanan pangan.

“Sekarang, dengan merubah konsep pendekatan lebih mengedepankan kekuatan pangan, yang menjadi tantangan bagi Pak Prabowo adalah bagaimana infrastruktur itu bisa mendorong kinerja kawasan sentra produksi pangan (KSPP) yang ada di beberapa wilayah,” katanya saat dihubungi investortrust.id, Sabtu (21/12/2024).

Ia menekankan, Kabinet Merah Putih juga harus bisa mengantisipasi bilamana terjadi potensi peningkatan produk pangan yang berada di KSPP tersebut.

“Contohnya begini, kalau Merauke dikembangkan jadi 1 juta hektare food estate, ketika terjadi panen raya bagaimana dia bisa terdistribusi kalau jalannya tidak ada, pelabuhannya tidak maksimal. Bagaimana nanti di sentra-sentra produksi di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi yang didorong sebagai sentra pangan nasional itu harus didukung juga dengan jaringan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi,” lugas Yayat.

Oleh karena itu, Yayat menyarankan, pemerintah harus membuat peta jalan atau roadmap secara komprehensif serta inklusif dari Kementerian PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Transmigrasi.

Menurut Yayat, di sini lah tugas  Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang harus bisa memetakan  percepatan, pengembangan wilayah, khususnya pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan menjadi sentra produksi (pangan), kawasan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Termasuk  kawasan-kawasan yang lain yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan selanjutnya, lanjut Yayat, bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) bersinergi untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di setiap daerah dari Sabang – Merauke.

“Saya kira untuk infrastruktur dan pengembangan pangan ini, Pak Presiden (Prabowo Subianto) harus cek  setiap 6 bulan. Begitu pun di daerah, (agar terus) digerakkan dan didorong agar jangan ‘tidur’ saja. Para pimpinan daerah-daerah yang baru Pilkada ini harus bergerak, jangan hanya senang, euforia sesudah terpilih. Sudah saatnya merealisasikan janji (politik),” tegas Yayat.

Tak hanya itu, Yayat juga menyoroti fenomena dana dan aset sitaan dari para koruptor yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung program-program Astacita Prabowo Subianto.

Ia sendiri menyatakan kesepakatannya, agar dana-dana yang bisa dikembalikan oleh para koruptor  bisa dimanfaatkan  untuk pengembangan infrastruktur, pengembangan pangan  untuk mengakselerasi. “Itu lebih bagus dengan krisis dana (pagu anggaran) kita sekarang,” ucap dia.

Baca Juga

Wamen PU Pastikan H-10 Nataru Seluruh Perbaikan Jalan Tol Rampung

Panjang Jalan Tol Operasional 2024 Capai 3.020,5 Km

Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol di tahun 2024 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung konektivitas yang juga berdampak pada jalannya roda ekonomi.

Berdasarkan data yang diberikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Miftachul Munir, panjang jalan tol operasional sampai Desember 2024 telah mencapai 3.020,5 km. Artinya terdapat penambahan 204,5 km jika dibandingkan panjang jalan tol operasional di Januari 2024 sepanjang 2.816 km.

“Panjang jalan tol operasional ini terdiri dari total Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.830,2 km, Jalan Tol Bali sepanjang 10,1 km, Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 1.021,5 km, Jalan Tol Kalimantan sepanjang 97,3 km dan Jalan Tol Sulawesi sepanjang 61,4 km,” kata Munir saat dihubungi investortrust.id, Kamis (26/12/2024).

Seluruh jalan tol operasional tersebut, lanjut Munir, terbagi ke dalam 75 ruas jalan tol yang dikelola oleh 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan 517 gerbang tol operasi.

Di tahun 2024, berdasarkan laman resmi BPJT tercatat ada tiga ruas tol yang diresmikan. Ketiganya berasal dari Non Trans Jawa dan Trans Sumatera. Ruas tersebut adalah Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo (Kartasura - Klaten) sepanjang 22,300 km pada 19 September 2024 (Non Trans Jawa), Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Seksi 1 - Sebagian seksi 4) sepanjang 73,930 km pada 9 September 2024 (Trans Sumatera) dan Betung (Sp Sekayu) - Tempino - Jambi Seksi 3 (Segmen Bayung Lencir - Tempino) sepanjang 34,100 pada 16 Oktober 2024 (Trans Sumatera).

Selain tol operasional, BPJT juga mencatat panjang tol fungsional sampai Desember 2024 adalah 120,4 km. Panjang tersebut terbagi dalam beberapa tol di Sumatera sepanjang 90,42 km dan di Jawa sepanjang 29,98 km. Berikut ruas tol fungsional di tahun 2024:

Tol Fungsional Sumatera Tahun 2024

Sigli - Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum): 24,67 km

Binjai Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura - Pangkalan Brandan): 19 km

Pekanbaru - Padang (Seksi Padang - Sicincin): 36,6 km

Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 2 (Kuala Tanjung - Indrapura): 10,15 km

Tol Fungsional Jawa Tahun 2024

Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo (Segmen Klaten - Prambanan): 8,6 km

Probolinggo - Banyuwangi (Paket 1 Gending - Kraksan): 12,88 km

Padalarang – Cileunyi (Akses Tol Sementara KM 149A dan 151A)

Proyek Pembangunan Tol Prioritas 2025-2029

Lebih lanjut, Menteri Dody menyampaikan, pihaknya terus berupaya untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto guna memilih proyek-proyek tol prioritas yang dapat menyokong ketahanan pangan di tahun 2025.

“Kita mesti ngobrol ke Pak Prabowo, one-on-one antar setiap sektor begitu. Apapun proyek infrastruktur yang kita kerjakan (periode) kemarin-kemarin itu mesti kita review ulang. Mana yang kemudian memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat, terus mana yang belum bisa 100% kita bikin maksimal 110%. Mana yang sudah baik dan perlu ditingkatkan, ya kita tingkatkan,” tegas Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Berdasarkan data yang diterima investortrust.id dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, berikut proyek-proyek pembangunan tol prioritas di era Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka:

-) Ruas sudah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT): Panjang penanganan 1.561,44 km dengan nilai investasi total sebesar Rp 386.342 miliar;

-) Ruas persiapan PPJT: Panjang penanganan 31,12 km dengan nilai investasi total sebesar Rp 12.352 miliar;

-) Ruas dalam tahap pelelangan: Panjang penanganan 348,64 km dengan total investasi sebesar Rp 58.650 miliar; dan

-) Ruas dalam tahap persiapan teknis dan ruas dalam persiapan pembiayaan: Panjang penanganan 1.060,36 km dengan nilai investasi sebesar Rp 203.640 miliar.

Kementerian PU membidik jalan tol terbangun dan beroperasi per tahun 2025 sepanjang 243,10 km. Selanjutnya, 222,52 km di tahun 2026, 458,93 km di tahun 2027, 328,77 km di tahun 2028, serta 318,45 km di tahun 2029.

“Pak Prabowo tidak pernah meminta pembatasan (pembangunan) tol, bendungan, enggak ada. Cuma beliau bilang, hari ini fokusnya apa, tapi kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat nggak apa-apa (dikerjakan). Tapi saya atau kementerian terkait mesti ngomong,” tutup Dody.