BPS Kena Efisiensi 27,89% dari Pagu Anggaran, 3 Survei Akan Terhalang Pelaksanaannya
JAKARTA, investortrust.id – Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan badan yang dipimpinnya mengalami rekonstruksi efisiensi anggaran hingga Rp 1,59 triliun dari pagu awal BPS pada 2025 senilai Rp 5,7 triliun.
“Kami mencoba memaksimalkan anggaran yang ada dengan memperhatikan bahwa kami fokus efisiensi kepada mengefisienkan operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, efisiensi dalam perjalanan dinas, dan juga efisiensi pada pengadaan ATK, kegiatan seremonial, dan sebagainya,” kata Amalia, di hadapan Komisi X, DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga
Setelah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan rekonstruksi anggaran, pagu anggaran yang tersisa yaitu Rp 4,11 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS) sebesar Rp 716,22 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 3,39 triliun.
Program PPIS tersebut terdiri dari prioritas nasional, yang di antaranya pemanfaatan big data untuk statistik resmi, penguatan statistik sektoral, dan publikasi/laporan penyusunan inflasi sebesar Rp 61,55 miliar. Selain itu, program itu juga untuk mendukung prioritas nasional dengan besaran Rp 654,67 miliar.
Sementara itu, dukungan manajemen digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp 3,28 triliun dan belanja non-operasional sebesar Rp 111,53 miliar.
Amalia mengatakan alokasi PPIS akan diutamakan untuk keperluan penyediaan statistik yang penting. Pertama, statistik sosial rumah tangga seperti penyediaan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan pengeluaran. Kedua, statistik ketenagakerjaan yaitu angka pengangguran, pekerja menurut status formal-informal, penyediaan data perkembangan pembangunan desa.
Baca Juga
Hemat Anggaran Rp 327 Triliun, Prabowo: Untuk Biayai Lebih dari 20 Program Strategis
“Termasuk Survei Angkatan Kerja Nasional di bulan Februari dan Agustus 2025, serta indeks potensi desa, indeks ketimpangan geografis nanti tetap ada,” ucap dia.
Amalia menyebut BPS juga akan menyediakan statistik produksi beras dan jagung. “PDB sepanjang 2025 dengan frekuensi triwulanan kami tetap selenggarakan, termasuk PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dan data input statistik untuk PDB,” ujar dia.
Data statistik input untuk PDB termasuk di antaranya, data industri pengolahan, statistik pariwisata, dan statistik harga akan tetap tersedia. Data ini akan berkorelasi dengan data inflasi. “Sebagai catatan, ada beberapa kegiatan statistik yang belum bisa kami biayai,” kata dia.
Baca Juga
Kepala BGN Yakin Akan Terima Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun, Ini Alasannya
Tiga kegiatan statistik tersebut di antaranya, Sensus Ekonomi 2026 yang membutuhkan anggaran Rp 828,86 miliar, Survei Penduduk Antar Sensus 2025 dengan biaya Rp 147,64 miliar, dan Susenas September 2025 termasuk Survei Rumah Tangga Triwulanan yang butuh anggaran biaya Rp 81,26 miliar. Total, tiga kegiatan statistik itu mencapai Rp 1,05 triliun.
“Yang ini (ketiga survei ini) kami mengharapkan nanti ada relaksasi agar kami bisa menyelenggarakan ini,” ucap dia.