BI dan Kemenkeu Burden Sharing Jaga Stabilitas Nilai Tukar
JAKARTA, Investortrust.id — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) burden sharing untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sekaligus pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai belanja pembangunan. Bank Sentral juga menyiapkan instrumen untuk penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang wajib disimpan di dalam negeri minimal 1 tahun dari semula 3 bulan, yang mulai berlaku 1 Maret 2025.
"Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, kalau (dana asing di) Surat Berharga Negara banyak yang keluar, kami bertindak agar (masuk ke) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia harus lebih banyak. Kalau SBN-nya sudah laku, SRBI kami turunkan (yield-nya). Itu caranya ada, yang penting masih tetap inflow. Karena (kondisi pasar) sahamnya sangat berat, membalikkan inflow ke saham itu berat," kata Perry saat breakfast meeting bersama para petinggi Kadin Indonesia, di kantor BI di Thamrin, Jakarta, Rabu (12/02/2025).
Video: Investortrust/Primus Dorimulu.
Karena kondisi global kini memicu asing lebih memilih untuk berinvestasi di Amerika Serikat yang perekonomiannya menguat dan imbal hasil investasinya naik, lanjut Perry, maka pilihan untuk menarik foreign capital inflows hanya lewat SBN pemerintah RI dan instrumen Bank Indonesia SRBI. Yield instrumen investasi portofolio risk free ini bisa dijaga menarik yield-nya, dengan koordinasi yang bagus antara otoritas fiskal Kemenkeu dan otoritas moneter BI.
"Jadi, cadangan devisa kami, insya Allah itu masih lebih kuat dibandingkan tahun 1997-1998. Terakhir mencapai US$ 156,1 miliar, masih lebih dari cukup. Tapi, kami kan harus mengatur, ini long-term battle. Pak Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump) masih akan bersikap begini (seperti menarikkan tarif impor yang memicu perang dagang dan inflasi), ya, sehingga kami harus menjaga bagaimana negara kita tetap aman, damai, dalam masa ini. Kami terus jaga, itu yang kami lakukan," paparnya.
Baca Juga
BI Siap Beli SBN Rp 170 Triliun
Perry menjelaskan pula, BI juga mendukung kebijakan pemerintah yang memperpanjang lama penyimpanan DHE-SDA yang diwajibkan di dalam negeri, minimal menjadi 1 tahun per 1 Maret nanti. "Kami sedang menyiapkan 2 atau 3 instrumen, supaya para eksportir setelah masuk ke rekening khusus, ada tempat untuk investasi. Kami akan mengeluarkan Sekuritas Valas Bank Indonesia, jangka waktunya 6, 9, 12 bulan, yang bisa dibeli dan diperdagangkan di pasar sekunder. Ada Sukuk Valas Bank Indonesia. Kami sedang mempersiapkan dan kami perluas juga untuk lindung nilai," ucap Perry.
BI melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan supaya rekening khusus (reksus) penyimpanan DHE SDA bisa juga lintassektoral maupun untuk kemudahan yang lain. Hal ini masuk dalam kewenangan OJK dan BI.
"Itu kan ranahnya di OJK, tapi ranahnya di BI ada tiga tadi. Kami akan tambah sukuk valas, sekuritas valas, dan juga nanti hedging (lindung nilai)," ujarnya.
Nomor satu, lanjut Perry, mari kita jaga negeri ini dengan stabilitas nilai tukar, yang menjadi tugas BI. Stabilitas ini yang paling penting.
"Karena dolar AS menguat terus, sehingga stabilitasnya (harus dijaga) sejalan dengan peer group. Dan, kami terus-terusan intervensi dan menjaga cadangan devisa lebih dari cukup, untuk memastikan terus bisa kita jaga stabilitas. Itu nomor satu," tegas Perry.
Nomor dua, lanjut Perry, adalah pembelian SBN dari pasar sekunder. Ini termasuk juga debt-switching SBN burden-sharing pandemi Covid-19. Hal ini, kata dia, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Gubernur BI Perry yang merumuskan dulu.
"Ada Rp 100 triliun yang jatuh tempo tahun ini. Tapi. bagaimana ini debt-switching tetap konsisten dengan kebijakan moneter. Kami sudah hitung-hitung, berapa banyak untuk ekspansi moneter. Setelah dihitung dengan Pak Firman (Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Firman Mochtar), kami siap membeli SBN dari pasar sekunder adalah Rp 170 triliun, sasaran itu. Jadi kami siap," tandasnya.