Celios: Efisiensi Anggaran Dilakukan Tanpa Pertimbangan Teknokratis
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa pertimbangkan teknokratis yang matang. Efisiensi anggaran itu justru menghambat program swasembada pangan.
“Misalnya pemotongan anggaran BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)” kata Media, dalam diskusi yang digelar daring, Senin (10/2/2025).
Berdasarkan data, efisiensi anggaran BMKG mencapai Rp 1,42 triliun dari pagu Rp 2,82 triliun. Menurut Media, pemotongan anggaran BMKG akan berpotensi mengganggu utilisasi operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dengan hati-hati,” ucap dia.
Media menjelaskan, alokasi dari anggaran efisiensi sebesar Rp 306,7 triliun dapat digeser untuk penambahan bagi penerima program keluarga harapan (PKH), subsidi pupuk, subsidi perumahan dan transportasi, beasiswa pendidikan, membayar tunjangan kinerja dosen, serta perbaikan kualitas kesehatan. Realokasi anggaran yang hanya berfokus pada program makan bergizi gratis (MBG) dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan berpotensi mengakibatkan kebocoran anggaran.
Baca Juga
Media menilai program MBG hanya akan dinikmati oleh vendor-vendor swasta besar, juga berpotensi dinikmati oleh anak-anak orang kaya. “Ini tidak adil secara fiskal,” ujar dia.
Berdasarkan data yang dipetakan Celios, anak dari keluarga kaya yang berpotensi menikmati MBG yaitu sebesar Rp 50,72 triliun. Untuk itu, Celios menyarankan agar program MBG lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan penerapan yang efisien dan tepat sasaran, anggaran program MBG yang dikelola hanya mencapai Rp 117,93 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan belum ada komunikasi mengenai rencana penundaan pembahasan efisiensi dari mitranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses pembahasan akhir masih terus ditunggu Komisi XI.
“Itu wilayah penuh pemerintah, nanti pemerintah yang akan menjelaskan ke kita,” ucap Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta.
Penjelasan itu meliputi mekanisme, cara, dan dasar pertimbangan efisiensi ke Komisi XI. Sebab, menurut Presiden Prabowo Subianto tujuan efisiensi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas.
“Ukuran dan volumenya APBN itu tidak berubah sama sekali,” kata dia.