DPR Menghentikan Pembahasan Efisiensi dengan K/L, Ada Apa?

JAKARTA, investortrust.id – Pembahasan efisiensi anggaran antara DPR dan mitranya, kementerian/lembaga (K/L), akan ditunda sementara. Perintah penundaan ini sesuai dengan surat bernomor B/1972/PW.11.02/2025 yang dikeluarkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L), karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” tulis surat, diakses Senin (10/2/2025).

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun membenarkan surat tersebut. Meski demikian, dia belum bisa berkomentar banyak dan belum bisa memastikan penundaan hingga kapan. “Saya belum baca WA Group Pimpinan,” kata dia.

Baca Juga

Sentil Birokrat yang Lawan Efisiensi Anggaran, Prabowo: Merasa Kebal Hukum dan Jadi Raja Kecil

Misbakhun mengatakan belum ada komunikasi mengenai rencana efisiensi dari mitranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses pembahasan akhir masih ditunggu Komisi XI. “Itu wilayah penuh pemerintah, nanti pemerintah yang akan menjelaskan ke kita,” ucap dia.

Penjelasan itu meliputi mekanisme, cara, dan dasar pertimbangan efisiensi ke Komisi XI. Sebab, menurut Presiden Prabowo Subianto tujuan efisiensi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas. “Ukuran dan volumenya APBN itu tidak berubah sama sekali,” kata dia.

Misbakhun mengatakan, masih akan terus mencermati pengelolaan anggaran tahun 2025. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerimaan pajak yang diproyeksi turun akibat PPN 12% tak jadi diterapkan secara menyeluruh. Akibat penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah, penerimaan negara diproyeksi hanya naik Rp 3 triliun.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi V DPR Lazarus mengatakan, akan melaksanakan instruksi yang diberikan Dasco. Keputusan ini muncul setelah menggelar rapat dengan internal Komisi V.

Baca Juga

Respons Pimpinan Komisi X DPR Terkait Surat Penundaan Pembahasan Efisiensi Anggaran

“Raker dengan menteri-menteri tindak lanjut dari pengesahan pagu indikatif kementerian kemarin kita hentikan dulu sesuai arahan pimpinan DPR,” kata Lazarus.

Terkait itu, Lazarus menilai penundaan pembahasan efisiensi anggaran kemungkinan hanya beberapa hari. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya baru kembali membahas topik tersebut ketika masing-masing K/L yang menjadi mitranya telah mendapatkan rekonstruksi anggaran. “Kita nunggu hasil rekonstruksi,” ucap dia menjelaskan.